Infografis
Suara.com - Komnas HAM mengkonfirmasi mengagendakan pemeriksaan terhadap Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) terkait dugaan kejanggalan penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini Rabu (23/6/2021).
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan BIN dan BAIS bakal digali keterangannya terkait instrumen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digunakan saat peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga menyebabkan 75 pegawai dinonaktifkan.
“Soal instrumen, metode assesmen yang digunakan,” kata Taufan saat dihubungi wartawan, Rabu (22/6/2021).
Selain itu, Komnas juga akan mengkonfirmasi keterangan dari KPK dan BKN yang sebelumnya telah diperiksa.
“Ya ada lah, mengonfirmasi dari keterangan KPK dan BKN,” ujar Taufan.
Kendati demikian, kata Taufan kedua lembaga itu belum mengkonfirmasikan kehadirannya.
“Ya (akan diperiksa), Tapi belum ada konfirmasi dari mereka (BIN dan BAIS),” ujar Taufan.
Karenanya Komnas HAM berharap agar kedua lembaga itu memenuhi panggilan pemeriksaan yang telah dikirimkan Komnas HAM.
“Kami harapkan kedatangannya untuk menambah terang benderang masalah ini,” kata Taufan.
Baca Juga: Habib Bahar Bin Smith Divonis Tiga Bulan Penjara: Saya Terima Keputusan Majelis Hakim
Seperti diketahui, berdasarkan pernyataan dari Ketua BKN, Bima Haria Wibiasana sebagai mitra KPK dalam proses peralihan pegawai menjadi ASN, dia mengatakan melibatkan sejumlah lembaga, di antaranya BIN, BAIS, BNPT, dan Dinas Psikologi TNI AD.
