Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP dari BPK RI tersebut merupakan capaian Kemnaker untuk ketujuh kali beruntun.
“Bagi Kemendagri dan BNPP, ini adalah hal yang bahagia bagi kami, karena mendapatkan secara resmi, meskipun sudah diumumkan opini dari pemeriksaan BPK, wajar tanpa pengecualian. Untuk Kemendagri, Alhamdulillah, ini 7 kali berturut-turut dengan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, (29/6/2021).
Tito mengakui, menyusun penganggaran dan merealisasikannya di tahun 2020 dengan kondisi pandemi Covid-19 merupakan pekerjaan yang tak mudah. Terlebih, pandemi juga berdampak pada terkontraksinya sektor ekonomi, sehingga membuat pemerintah melakukan penghematan di berbagai aspek.
“Ini tentu berpengaruh kepada upaya pencapaian kinerja program yang ada. Termasuk BNPP juga dirasionalisasi. Nah, kita berusaha untuk membuat skala prioritas kegiatan-kegiatan,” ungkapnya.
Tito juga menyebut, pihaknya terus menggenjot kinerja dan program prioritas ditengah keterbatasan dan pembatasan aktivitas. Bukan hanya sekedar perubahan skala prioritas, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan belanja.
“Karena di tengah situasi pandemi Covid-19, ketika ekonomi juga terkontraksi maka belanja pemerintah menjadi belanja utama dalam rangka untuk survive-nya ekonomi,” imbuhnya.
Untuk itu, dalam berbagai kesempatan Tito terus menekankan agar komponen di lingkungan Kemendagri untuk terus menggenjot realisasi belanjanya. Upaya itu terbukti berhasil dengan didapatnya penghargaan nomor 1 terbaik untuk pagu sedang bagi Kementerian/Lembaga, dengan realisasi belanja di atas 98 persen, dan untuk BNPP sebesar 95 persen. Selain taat norma, hal ini juga menyiratkan bahwa Kemendagri memiliki sistem pengawasan internal yang berjalan cukup baik.
“Bagi Kemendagri, opini sangat mendukung, pertama bagi Kemendagri dan BNPP sendiri, artinya kita comply (patuh) dan kita taat asas pada norma dan aturan yang berlaku,” tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Dia juga menyebut pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, selain menguji kewajaran penyajian laporan keuangan dan menilai aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaaan atas laporan keuangan, dan implementasi serta penyusunan laporan keuangan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK tersebut memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2020 kepada Kemendagri,” kata Bahrullah.
BPK juga mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan Kementerian/Lembaga beserta jajaran atas hasil dan mempertahankan opini WTP dan meraih WTP dengan baik dan wajar. Prestasi ini diharapkan menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
TERPOPULER
