Suara.com - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan membacakan pledoi atau nota pembelaan sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan kasus suap izin ekspor benih lobster, hari ini. Sidang itu akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.
Tim Penasihat Hukum Edhy, Soesilo Ari Bowo mengatakan, jika sidang pleidoi kliennya itu akan dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB atau seusai salat Jumat.
"Betul (sidang pembacaan pledoi Edhy Prabowo), nanti abis jumatan," kata Soesilo dikonfirmasi, Jumat (9/7/2021).
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Edhy Prabowo lima tahun penjara dalam perkara suap izin ekspor benih lobster di Kementerian KP tahun 2020.
Selain pidana badan, Edhy juga turut membayar denda mencapai Rp 400 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.
"Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa KPK dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2021).
Jaksa KPK juga memberikan pidana tambahan kepada terdakwa Edhy Prabowo berupa membayar uang pengganti mencapai Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu
Dalam dakwaan jaksa, Edhy Prabowo disebut menerima suap sekitar Rp 24.625.587.250.000 dan USD 77.000 terkait kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020.
Jaksa Ronald merincikan, penerimaan suap Edhy diterimanya melalui perantara yakni, sekretaris pribadinya Amiril Mukminin dan staf khususnya Safri menerima total USD 77.000 dari bos PT. Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito.
Baca Juga: Eks Menteri KKP Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara
Sedangkan, uang suap senilai Rp 24 miliar juga diterima Edhy juga dari Suharjito. Di mana, Edhy mendapatkan uang itu melalui Amiril Mukminin; staf pribadi istri Edhy, Ainul Faqih dan staf khusus Edhy, Andreau Misanta Pribadi.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Edhy didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
