Ditunda Besok, Panitera Tajir Rohadi Batal Divonis Gara-gara Hakim Mendadak Sakit

Suara.com - Eks Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi gagal divonis dalam kasus suap dan gratifikasi lantaran hakim anggota mendadak sakit, Senin (12/7/2021) kemarin, Sidang pembacaan putusan itu akhirnya ditunda pada Rabu (14/7/2021) besok.

Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono mengatakan pihaknya mendapatkan informasi langsung dari Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan terdakwa Rohadi. Penundaan sidang lantaran salah satu hakim anggota sakit.

"Sidang putusan Rohadi, ditunda hari Rabu, karena salah satu anggota majelis sakit. Informasi yang saya terima dari Ketua Majelis Hakim nya, Bapak Albertus Usada," kata Bambang dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).

Namun, Bambang tak menjelaskan secara rinci sakit yang dialami anggota majelis hakim yang bertugas mengadili kasus Rohadi. Dia hanya mengatakan jika sidang putusan itu akan digelar secara daring.

"Melalui online," tutup Bambang.

Seperti diketahui, terdakwa Rohadi telah dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi hukuman penjara selama 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia, didakwa telah menerima suap dan gratifikasi.

Rohadi dijerat beberapa dakwaan tindak pidana korupsi. Pertama, Rohadi didakwa menerima suap Rp1,21 miliar dari anggota DPRD Papua Barat 2009-2014 Robert Melianus Nauw dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP 2019-2024 Jimmy Demianus Ijie terkait pengurusan perkara korupsi Robert dan Jimmy pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Dalam dakwaan kedua, Rohadi didakwa menerima uang dari Jefri Darmawan sebesar Rp110 juta; dari Yanto Pranoto sebesar Rp235 juta; dari Ali Darmadi sebesar Rp1,608 miliar dan Sareh Wiyono sebesar Rp1,5 miliar sehingga totalnya mencapai Rp3,453 miliar untuk mengurus perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Ketiga, Rohadi didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah orang senilai total Rp11,5 miliar terkait dengan pengurusan perkara ataupun masih terkait dengan proses persidangan, maupun diberikan karena berhubungan dengan jabatan Rohadi.

Keempat, Rohadi didakwa menerima melakukan pencucian uang dari hasil korupsi hingga senilai Rp40,1 miliar.