Suara.com - Perubahan Statuta Universitas Indonesia (UI) yang mengizinkan rangkap jabatan Rektor dan jabatan struktural mendapat kritikan keras dari masyarakat.
Tak ketinggalan, Anggota DPR RI Fadli Zon pun turut menanggapi soal perubahan statuta UI yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI untuk menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013.
Salah satu hal yang direvisi dalam Statuta UI tersebut adalah tentang rangkap jabatan rektor dan jabatan struktural UI.
Fadli Zon menilai bahwa perubahan tersebut memalukan karena diubah untuk melegitimasi jabatan komisaris BUMN.
"Sungguh memalukan, Statuta UI diubah untuk melegitimasi jabatan komisaris BUMN," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (21/7).
Seperti diketahui, Rektor UI, Ari Kuncoro, merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama bank salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Fadli Zon pun menambahkan, perubahan peraturan ini dapat membuat kepercayaan masyarakat rontok baik pada lingkup akademik maupun lingkup kekuasaan,
"Kepercayaan masyarakat rontok baik pada dunia akademik maupun kekuasaan," tambah Fadli Zon seperti dikutip oleh Suara.com.
Meski peraturan tersebut telah disahkan dan ditandangani, Fadli Zon masih berharap bahwa Jokowi tidak membaca apa yang ia tandatangani.
"Saya masih berharap, Pak Jokowi tak sempat baca apa yang ditandatangani," imbuhnya.
Statuta UI Direvisi, Rektor Boleh Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro boleh rangkap jabatan jadi komisaris BUM. Statuta UI telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 2 Juli 2021 lalu lewat PP Nomor 75 Tahun 2021. Aturan baru ini menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.
Perubahan itu berimbas pada bolehnya Rektor UI merangkap jabatan terletak pada Pasal 39 Statuta UI yang baru. Pasal 39 disebutnya mengubah ketentuan pada Pasal 35 statuta yang lama.
Pasal 35 dalam PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI memuat aturan yang melarang Rektor "merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta."
TERPOPULER
