alexametrics

Komisi IX Minta Konsep PPKM Darurat yang Disampaikan Jokowi segera Disosialisasi

Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah
Komisi IX Minta Konsep PPKM Darurat yang Disampaikan Jokowi segera Disosialisasi
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/7/2021). ANTARA FOTO/Biro Pers Sekretariat Presiden

Melki menganggap dengan pelonggaran itu diharapkan masyarkat tetap bisa bekerja di saat PPKM Darurat.

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, mengatakan kebijakan perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 yang disampaikan Presiden Jokowi harus segera disosialisasikan. Sebab dalam pengumumannya Jokowi membeberkan sejumlah konsep PPKM Darurat lima hari ke depan

"Untuk itu konsep ini harus segera disosialisasikan dan dijalankan sehingga niat pemerintah untuk menekan kenaikkan angka Covid-19 dan tetap menjaga kapasitas rumah sakit dan aspek ekonomi sosial juga terjaga dengan baik," kata Melki kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

Melki mengingatkan bahwa sektor hulu harus menjadi ujung tombak untuk menahan mobilitas dan menjalankan protokol kesehatan dengan benar dengan kelonggaran yang sudah diberikan oleh kebijakan PPKM Darurat seperti yang disampaikan Jokowi. Kelonggaran yang diberikan itu diminta Melki tetap dijalankan dengan prokes ketat guna mencegah penularan.

Sementara itu untuk sektor hilir tentu harus menjadi perhatian juga. Mengingat sampai saat ini angka positif masih relatif, walaupun kata Melki, sudah mulai bisa dikendalikan, tetapi masih tinggi.

Baca Juga: Segera Dapatkan! Daftar 6 Bansos PPKM Darurat Sampai 25 Juli, Ada Subsidi Listrik

"Untuk itu juga sektor hulu harus diperkuat dengan kapasitas rumah sakit, baik itu obat, alkes harus disiapkan dan benar-benar dipastikan siap untuk menjaga sektor hilir untuk tetap menjaga pelayanan kesehatan kita yang ideal, optimal, baik bagi pasien Covid-19 maupun pasien penyakit lainnya," ujar Melki.

Sedangkan terkait dengan sektor ekonomi, termasuk UMKM yang diperbolehkan dibuka oleh presiden atau dilonggarkan dengan berbagai regulasi atau pembatasan khusus tentu hal itu menjadi kabar baik.

Penampakan aparat saat melakukan penyekatan PPKM Darurat di kawasan Lenteng Agung, Jaksel. (Suara.com/Arga)
Penampakan aparat saat melakukan penyekatan PPKM Darurat di kawasan Lenteng Agung, Jaksel. (Suara.com/Arga)

Melki menganggap dengan pelonggaran itu diharapkan masyarkat tetap bisa bekerja di saat PPKM Darurat dengan penerapan prokes ketat.

"Tentunya ini juga harus diawasi ataupun dikontrol dengan ketat oleh semua pihak, khususnya oleh aparat penegak hukum, TNI, Polri maupun Satpol PP agar kelonggaran yang diberikan ini, dengan jadwal tertentu, dengan kapasitas tertentu ini bisa dilaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan persoalan terkait dengan Covid-19 yang lagi meninggi saat ini," tandasnya.

PPKM Darurat Diperpanjang

Baca Juga: Meski PPKM Darurat Diperpanjang, IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.034

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang selama lima hari ke depan hingga tanggal 25 Juli 2021.

Komentar