Suara.com - Bareskrim Polri masih menyelidiki kasus dugaan peretasan situs milik Sekretariat Kebinet (Setkab) RI setkab.go.id. Situs lembaga pemerintah itu dilaporkan diretas pada Sabtu (31/7) lalu.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Setkab untuk menyelidiki kasus ini.
"Sedang diselidiki dan sudah komunikasi dengan Setkab," kata Argo saat dikonfirmasi, Selasa (3/8/2021).
Tampilan laman setkab.go.id berubah hitam dengan foto seorang demonstran membawa bendera merah putih. Dalam laman tersebut tertulis keterangan "Padang Blackhat ll Anon Illusion Team Pwned By Zyy Ft Luthfifake".
Hingga Selasa (3/8/2021) sekitar pukul 09.00 WIB situs setkab.gi.id masih belum bisa diakses. Tertera keterangan jika situs tersebut sedang dalam perbaikan.
"Kami akan segera kembali! Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, saat ini kami sedang melakukan update sistem. - Sekretariat Kebinet RI" tulisnya.
Diketahui peretasan terhadap situs Sekretariat Kebinet RI bukan kali ini saja terjadi. Pada 24 Desember 2015 situs mereka juga pernah diretas.
Keamanan Siber Lemah
Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menilai peretas yang yang terjadi berulang kali terhadap situs milik pemerintah menunjukkan masih lemahnya keamanan siber. Christina bahkan menyebut peretasan terhadap situs setkab.go.id telah terjadi sebanyak tiga kali.
Baca Juga: Berkali-kali Situs Setkab Diretas, DPR: Sistem Keamanan Siber Pemerintah Masih Lemah
"Khusus peretasan terhadap situs Sekretariat Kabinet, kami mencatat setidaknya sudah terjadi sebanyak tiga kali, yaitu kejadian Sabtu kemarin (31/7), tahun 2015 yang lalu dan pada era pemerintahan Presiden SBY," kata Christina kepada wartawan, Senin (2/8/2021).
Menurut Christina, dengan adanya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pemerintah semestinya bisa memastikan keamanan siber berjalan optimal. Ia berujar peretasan kembali situs Setkab memperlihatkan koordinasi terkait keamanan siber masih belum sesuai harapan dan perlunya peningkatan kinerja BSSN.
"Dalam kerangka fungsi pengawasan DPR-RI, tentu saja kejadian ini menjadi catatan bagi kami untuk mengevaluasi kinerja BSSN serta mendorong upaya perbaikan yang perlu dilakukan," pungkasnya.
