DK PBB Tegaskan Tak akan Akui Pemerintah Afghanistan di Bawah Taliban

Suara.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sedang membahas rancangan pernyataan untuk mengecam serangan Taliban di kota-kota besar dan kecil, yang menyebabkan tingginya jumlah korban sipil.

Rancangan itu juga berisi ancaman sanksi atas berbagai pelanggaran dan tindakan yang membahayakan perdamaian dan stabilitas Afghanistan.

Pernyataan resmi, yang rancangannya dibuat oleh Estonia dan Norwegia dan dilihat oleh Reuters, harus disetujui secara konsensus oleh 15 anggota DK.

Dokumen tersebut juga "menegaskan bahwa Emirat Islam Afghanistan tidak diakui di PBB dan menyatakan bahwa rancangan itu tidak akan mendukung pembentukan pemerintah mana pun di Afghanistan yang dipaksakan oleh kekuatan militer atau pemulihan Emirat Islam Afghanistan. "

Utusan khusus PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons yang pekan lalu mempertanyakan komitmen Taliban untuk penyelesaian politik. Lyons mengatakan kepada DK bahwa perang telah memasuki "fase yang lebih mematikan dan lebih merusak."

"Dewan Keamanan mengutuk sekeras-kerasnya serangan bersenjata oleh pasukan Taliban di kota-kota di Afghanistan, yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil dalam jumlah tinggi," demikian isi rancangan pernyataan itu.

Rancangan teks juga menggarisbawahi kesiapan dewan untuk memberlakukan tindakan tambahan pada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk mereka yang terlibat dalam serangan yang menargetkan warga sipil, dan individu atau entitas yang terlibat dalam, atau memberikan dukungan untuk, tindakan yang mengancam perdamaian, stabilitas, atau keamanan.”

PBB pada Kamis (12/8) menyatakan keprihatinan atas pergeseran pertempuran di Afghanistan ke daerah perkotaan dan memperingatkan bahwa jika serangan Taliban mencapai Ibu Kota Kabul, tindakan itu akan menimbulkan "dampak bencana bagi warga sipil."

Taliban telah meningkatkan pergerakan untuk mengalahkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat, ketika pasukan asing menyelesaikan penarikan diri setelah 20 tahun. Kelompok bersenjata itu sekarang menguasai sekitar dua pertiga wilayah Afghanistan.

Kelompok itu mengeklaim bahwa pihaknya menguasai dua kota terbesar Afghanistan pada Kamis, menurut laporan media, ketika AS dan Inggris mengatakan akan mengirim ribuan tentara untuk membantu mengevakuasi staf kedutaan mereka.

Jatuhnya kota-kota besar adalah tanda bahwa warga Afghanistan menyambut Taliban, kata juru bicara kelompok itu.

Taliban juga menyatakan bahwa mereka "tidak akan menutup pintu ke jalur politik," menurut laporan Al Jazeera TV. (Sumber: Antara/Reuters)