Suara.com - Obrolan pejabat yang mengaku sudah menerima vaksin ketiga atau booster tengah ramai dibicarakan warganet di media sosial.
Merespons kabar tersebut, Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menilai, pejabat yang bersangkutan rakus dan tidak memiliki empati terhadap situasi yang tengah terjadi saat ini.
"Jadi menurutku itu pejabat-pejabat yang ngaco, yang rakus, pejabat-pejabat yang sama sekali tidak memiliki empati, sama sekali tidak memperhatikan bagimana situasi kondisi saat ini," kata Firdaus saat dihubungi Suara.com, Rabu (25/8/2021).
Bukan tanpa sebab, Firdaus mengungkap, kalau dirinya tengah disibukkan menerima beragam pengaduan dari nakes.
Pengaduan yang diajukan tersebut terkait sulitnya para nakes memperoleh suntikan vaksin ketiga atau booster.
Padahal para nakes menjadi pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan vaksin booster. Hal tersebut juga sudah ditegaskan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
"Dari kemarin itu kami mendpaatkan begitu banyak sekali laporan dari nakes yang bukan hanya tidak mendapatkan tapi kesulitan, kalau kesulitan itu kan tandanya ada sesuatu yang menghambat," ujarnya.
Firdaus lantas menduga ada dua penyebab mengapa nakes kesulitan mendapatkan suntikan ketiga atau booster.
Pertama dikarenakan stoknya yang terbatas dan yang kedua diduga ada penyelewengan dalam pendistribusian stok vaksin ketiga.
Baca Juga: Legislator: Selama Vaksin Dibiayai Negara, Semua Ikut Aturan Booster Hanya untuk Nakes
Sederhananya, stok vaksin ketiga yang sejatinya harus diberikan kepada nakes, malah diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, contohnya para pejabat.
Di sisi lain, Firdaus juga menilai fenomena pejabat bisa memperoleh vaksin ketiga itu akibat minimnya proses pengawasan dalam pendistribusian vaksin. Dalam hal ini, semestinya kewenangan pemberian vaksin itu ada di tangan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
"Beliau bertanggung jawab atas penentuan kelompok yang berhak mendapatkan vaksin," ucapnya.
Karena minimnya proses pengawasan itu pula lah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan vaksin booster.
"Ini perilaku yang tidak dan sama sekali tidak bisa dibenarkan dan patut dicurigai kenapa kemudian vaksin booster Moderna ini diberikan kepada kelompok yang semestinya tidak berhak untuk mendapatkan."
Sebelumnya, sebuah video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tentang vaksin dosis ketiga viral dan mendadak jadi sorotan publik.
