Tinjau Proses Produksi Alat Tes Antigen di Kalideres, Moeldoko: Kita Harus Optimis

Dwi Bowo Raharjo | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 21:32 WIB
Tinjau Proses Produksi Alat Tes Antigen di Kalideres, Moeldoko: Kita Harus Optimis
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meninjau proses produksi alat antigen buatan dalam negeri di PT Taishan Alkes Indonesia, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (27/8/2021). (Foto dok. KSP/Ist)

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meninjau proses produksi alat antigen buatan dalam negeri di PT Taishan Alkes Indonesia, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (27/8/2021).

Moeldoko mengatakan pemerintah terus mendukung segala inovasi dan upaya yang dilakukan pihak swasta.

"Produksi alat tes antigen ini bisa dikembangkan untuk yang berikutnya ke alat PCR. Kita harus optimis sehingga nantinya sustainable, dengan ada marketnya yang jelas," ujar Moeldoko dalam kunjungannya, Jumat (27/8/2021).

Moeldoko menambahkan, pemerintah akan sangat terbuka terhadap usulan dan ide positif untuk penanganan pandemi Covid-19.

"KSP adalah sebuah lembaga yang bisa menjembatani, ikut menyuarakan ke Kementerian Kesehatan dan unsur-unsur yang lain untuk mendukung alat kesehatan produksi lokal ini," kata Moeldoko.

Dengan alat tes swab antigen yang diproduksi perusahaan lokal ini, Moeldoko berharap akan terus terjadi peningkatan testing dan tracing untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Indonesia kata Moeldoko, hingga saat ini masih mengimpor alat pendeteksi Covid-19 termasuk PCR (polymerase chain reaction) dan Rapid Test Antigen.

Kementerian Kesehatan pun telah menetapkan batasan biaya rapid test tertinggi sebesar Rp 250 ribu untuk Pulau Jawa dan Rp 275 ribu untuk di luar Pulau Jawa.

Pemerintah menyebut standar biaya ini telah melalui pertimbangan yang matang sesuai dengan berbagai komponen dan bisnisnya. Serangkaian proses yang dimulai dari pengambilan sampel, proses pengolahan sampel hingga pengelolaan limbah medis, juga menjadi faktor pertimbangan harga rapid test.

Namun bagi sebagian besar orang rapid test masih cukup mahal. Hal inilah yang membuat jumlah testing harian di Indonesia masih sangat terbatas.

Menurut Moeldoko, produksi alat antigen lokal akan memberikan harga yang terjangkau dan bersaing. Tak hanya itu, produksi alat antigen dalam negeri juga akan menyerap banyak anak-anak bangsa sebagai tenaga kerja.

"Kita harus optimis sehingga nantinya sustainable dengan ada marketnya yang jelas. Pemerintah seharusnya dapat ambil bagian menghidupkan usaha ini dengan ikut membeli alat tes antigen produksi lokal," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Moeldoko Disebut Layak Jadi Penerus Jokowi, Pengamat Malah Bilang Begini

Moeldoko Disebut Layak Jadi Penerus Jokowi, Pengamat Malah Bilang Begini

Riau | Kamis, 26 Agustus 2021 | 06:35 WIB

Kunjungi Wuling Motors, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Jelaskan Mobil Listrik

Kunjungi Wuling Motors, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Jelaskan Mobil Listrik

Otomotif | Rabu, 25 Agustus 2021 | 08:51 WIB

Banyak Pengalaman, Moeldoko Dinilai Layak Gantikan Jokowi Jadi Presiden

Banyak Pengalaman, Moeldoko Dinilai Layak Gantikan Jokowi Jadi Presiden

News | Minggu, 22 Agustus 2021 | 15:30 WIB

Gerah Dituding Terlibat Bisnis Obat Ivermectin, Moeldoko Ancam Polisikan ICW Pakai UU ITE

Gerah Dituding Terlibat Bisnis Obat Ivermectin, Moeldoko Ancam Polisikan ICW Pakai UU ITE

News | Jum'at, 20 Agustus 2021 | 18:15 WIB

Terkini

Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!

Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!

News | Selasa, 14 April 2026 | 20:31 WIB

Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati

Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati

News | Selasa, 14 April 2026 | 20:08 WIB

Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029

Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029

News | Selasa, 14 April 2026 | 19:39 WIB

Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global

Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global

News | Selasa, 14 April 2026 | 19:03 WIB

Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko

Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko

News | Selasa, 14 April 2026 | 19:00 WIB

Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan

Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan

News | Selasa, 14 April 2026 | 19:00 WIB

Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun

Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun

News | Selasa, 14 April 2026 | 18:22 WIB

Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas

Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas

News | Selasa, 14 April 2026 | 18:10 WIB

Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka

Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka

News | Selasa, 14 April 2026 | 18:07 WIB

Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi

Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi

News | Selasa, 14 April 2026 | 18:00 WIB