Kemensos Didesak Hentikan Pelanggaran HAM ODGJ di Panti Sosial

Suara.com - Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia Yeni Rosa meminta Kementerian Sosial menghentikan praktik pelanggaran HAM kepada penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di panti-panti sosial. Ia juga meminta Kemensos bertanggung jawab.

"Ini sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun dan Kementerian Sosial lah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap apa yang terjadi di panti-panti," ujar Yeni dalam diskusi bertajuk "Penyandang Disabilitas Mental di Panti-Panti Sosial Berhak Merdeka" secara virtual,  Jumat (27/8/2021).

Pihaknya pun memberikan rekomendasi dalam jangka pendek kepada Kemensos. Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia kata Yeni berharap Kemensos menerbitkan standar minimum pelayanan kepada penghuni panti, meninjau ulang standar akreditasi panti. 

Ia mencontohkan salah satu panti sosial di Bekasi, Jamrud Biru justru mendapat akreditasi baik. Padahal kata Yeni, kondisi di panti tersebut kurang baik.

"Ada beberapa panti yang kondisinya sangat parah itu dapat akreditasi A dari Kementerian Sosial contohnya Panti Zamrud biru ya di Bekasi lupa A atau B dari Kementerian Sosial pada kondisinya sangat parah. Lalu ada standar minimal pelayanan standar kepada penghuni panti," ucap dia 

Kemudian Kemensos diharapkan memerintahkan pengelola panti sosial untuk menjadi institusi rehabilitasi yang bersifat terbuka serta melarang adanya penahanan sewenang-wenang di dalam panti 

"Ada banyak hal, ini hanya sebagian kecil dari rekomendasi yang kita berikan. Kami harapkan ada langkah-langkah yang serius untuk menyelesaikan masalah ini," tutur Yeni. 

Tak hanya itu, Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia juga mendesak Ombudsman untuk memanggil Menteri Sosial Tri Rismahrini terkait temuan-temuan praktek kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di panti-panti sosial.

Permasalahan yang terjadi di panti sosial kata Yeni pernah dilaporkan kepada menteri sosial sebelum-sebelumnya.
 Namun hingga kini tak ada respon yang serius.

"Tidak adanya yang respon yang serius. Makanya kepada Ombudsman tolong deh panggil menteri yang sekarang. Kita menaruh harapan besar bahwa Ibu Risma berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya yang tidak peduli. Kita berharap bahwa menteri yang sekarang ini lebih peduli kepada situasi yang ada saat ini," ucap Yeni.

Lebih lanjut, Yeni menuturkan meskipun panti sosial diperbaiki dalam jangka panjang, apapun alasannya tinggal di panti yang terpisah dari masyarakat, tidak sesuai dengan tujuan utama penyandang disabilitas dan konvensi PBB untuk penyandang disabilitas. Yaitu hidup secara inklusif dan berpartisipasi secara penuh di masyarakat

"Gimana mau hidup inklusif kalau mereka tinggal di balik tembok, tidak bisa bergaul dengan masyarakat hidup inklusif macam apa apabila mereka tetap tinggal di Panti Panti itu," kata Yeni.

'Sehingga secara jangka panjang panti-panti itu atau konsep panti itu sudah tidak bisa lagi ada atau dibiarkan, harus diganti dengan segala usaha agar mereka bisa tinggal di rumah masing-masing di tengah lingkungan, RT rw-nya bergaul dan sebagainya," sambungnya. 

Lebih lanjut, ia berharap kepada lembaga-lembaga organisasi HAM di Indonesia untuk mengupayakan langkah serius untuk menghentikan kekerasan terhadap penyandang disabilitas mental di panti sosial.

"Saya berharap, apa yang dialami pelanggaran HAM yang dialami oleh belasan ribu atau puluhan ribu, mungkin pulihan ribu warga negara Indonesia yang terkurung, di panti tanpa melakukan kejahatan tanpa proses pengadilan  itu bisa diangkat sebagai salah satu masalah HAM yang masih terjadi di Indonesia," katanya.