facebook

Masih Berbentuk Draf Kasar, Mendagri Laporkan Rancangan PP Otsus Papua ke Wapres Ma'ruf

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari
Masih Berbentuk Draf Kasar, Mendagri Laporkan Rancangan PP Otsus Papua ke Wapres Ma'ruf
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima laporan Mendagri Tito Karnavian terkait konsep rancangan peraturan pemerintah (PP) atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua di kediaman dinas Wapres, Jakarta Pusat, Senin (30/8/2021). (Dok KIP Setwapres)

Hadir bersama Mendagri dalam pertemuan ini adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal M. Piliang.

Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait konsep rancangan peraturan pemerintah (PP) atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua di kediaman dinas Wapres, Jakarta Pusat, Senin (30/8/2021). Konsep rancangan PP yang dilaporkan Tito tersebut masih bersifat draf kasar.

Dua rancangan PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Adapun dua rancangan PP itu tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua dan RPP tentang Tata Kelola Dana Otonomi Khusus.

“Tadi diserahkan oleh Mendagri kepada Wapres dalam bentuk draf yang kasar, termasuk di dalamnya dibahas mengenai masalah rencana pemekaran Papua yang memang menjadi aspirasi dari masyarakat Papua," kata juru bicara Ma'ruf, Masduki Baidlowi dalam keterangannya, Senin (30/8/2021).

"Tapi karena semuanya masih dalam draf kasar, memang belum bisa dirinci seperti apa,” sambungnya.

Baca Juga: Perbaiki Tata Kelola Dana Otsus, Kemendagri Masih Godok Rancangan Peraturan Pemerintahnya

Masduki lantas menyampaikan bahwa hal tersebut sejalan dengan arahan Ma'ruf saat memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian pada Juli lalu untuk segera menuntaskan proses administasi terkait otonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Karena itu memang permintaan Wakil Presiden ketika rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian sebulan yang lalu waktu itu bagaimana agar masalah Papua ini peraturannya, undang-undangnya dan semuanya itu harus kita siapkan,” ucapnya.

Beberapa poin lain yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat yang oleh Presiden tanggung jawab penanganannya diserahkan kepada Wapres dan juga pembahasan mengenai persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.

Hadir bersama Mendagri dalam pertemuan ini adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal M. Piliang.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, serta para Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.

Baca Juga: Kemendagri Sebut Revisi UU Otsus Papua Demi Meminimalisir Konflik di Bumi Cenderawasih

Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan 2 rancangan peraturan pemerintah yang dimaksud ialah RPP tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua dan RPP tentang Tata Kelola Dana Otonomi Khusus.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar