Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PPP, Syaifullah Tamliha mengatakan, pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus segera bergerak cepat mengusut kasus dugaan perundungan hingga pelecehan seksual yang dialami salah satu pegawainya berinisial MS.
"Semestinya Pimpinan KPI bergerak cepat untuk mengusut kebenaran informasi adanya pelecehan seksual dan perundungan di lembaganya," kata Tamliha saat dihubungi Suara.com, Kamis (2/9/2021).
Menurutnya, investigasi secara cepat sangat diperlukan untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan perundungan hingga pelecehan seksual tersebut. Ia mengatakan, jika memang terbukti harus ada tindakan tegas yang diberikan kepada pelaku.
"Jika terbukti lakukan tindakan tegas sampai pemecatan," tuturnya.
Lebih lanjut, Tamliha mengatakan, dari adanya kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi para petinggi atau pimpinan KPI. Menurutnya, kejadian tersebut jangan sampai terulang.
"Kalau terbukti ya memang harus ada evaluasi di internal KPI," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang pegawai kontrak KPI berinisial MS, mengaku telah mengalami perundungan dan pelecehan seksual oleh teman kantornya sejak 2012 lalu.
Perlakuan tidak menyenangkan dari teman sekantor itu disebutkan MS, mulai dari diperbudak, dirundung secara verbal maupun non verbal, bahkan ditelanjangi serta testisnya dicoret-coret spidol.
Kejadian itu terus terjadi sampai 2014 hingga akhirnya MS divonis mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) usai ke psikolog di Puskesmas Taman Sari lantaran semakin merasa stres dan frustrasi.
"Kadang di tengah malam, saya teriak-teriak sendiri seperti orang gila. Penelanjangan dan pelecehan itu begitu membekas, diriku tak sama lagi usai kejadian itu, rasanya saya tidak ada harganya lagi sebagai manusia, sebagai pria, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Mereka berhasil meruntuhkan kepercayaan diri saya sebagai manusia," kata MS dalam surat terbukanya yang dikutip Suara.com, Rabu (1/9/2021).
TERPOPULER
