Suara.com - Bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping sosial diminta proaktif mengatasi kendala dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Anggota Komisi VIIl KH Buchori, sekaligus anggota Fraksi Keadilan Sejahtera ini mengapresiasi langkah Mensos Risma yang memberikan solusi langsung dalam mengatasi kerumitan penyaluran bansos.
"Pertemuan yang dipimpin Ibu Mensos ini sangat bermanfaat. Bu Mensos tadi langsung memberikan arahan-arahan terkait berbagai kendala dalam penyaluran bansos. Saya minta pihak terkait tadi proaktif menindaklanjuti catatan dan evaluasi Mensos," kata Buchori, mendampingi Mensos di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (4/9/2021).
Dalam pertemuan, hadir perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pertemuan membahas penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.
Dari hasil evaluasi, kendala banyak berada pada tiga pihak tersebut. Di antaranya, berupa keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, KPM meninggal atau pindah.
Mensos menyatakan, Undangan-Undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan pemerintah daerah kewenangan menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta Pemda berperan aktif" kata Mensos.
Dalam pertemuan itu, Mensos memberikan perhatian pada proses penyaluran PKH pada Tahap II. Di sini terdapat 2.200 KPM yang tidak transaksi, sebanyak 1.825 KPM ada di Kota Semarang.
Mensos juga menyoroti data KPM BPNT di Kabupaten Semarang. Pada September 2021, terdapat 4.250 KPM belum tersalurkan.
"Kenapa besar sekali? Ini ada kecenderungan angka yang besar dari beberapa bulan. Ini angka yang paling besar yang pernah saya tahu," kata Risma.
Menurut keterangan TKSK, hal ini terjadi karena ada KPM meninggal, menjadi TKI dan setting wallet gagal. Terkait dengan permasalahan tersebut, Mensos meminta perwakilan Bank Himbara segera melakukan setting ulang, yang sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu tak terlalu lama.
Pada akhir pertemuan, Buchori menyampaikan bahwa yang disampaikan Mensos sejalan dengan ajaran agama. Siapapun yang memperlancar dan mempermudah urusan orang, akan dimudahkan pula urusannya oleh Tuhan.
Mensos Menyapa Anak Yatim Piatu
Selain memastikan akselerasi penyaluran bantuan, Mensos juga menyapa dan memberikan motivasi kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu terdampak Covid-19 di Pendopo Kabupaten Semarang. Mensos juga menyerahkan berbagai bantuan.
Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, diserahkan bantuan stimulan graduasi PKH untuk dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) @Rp2.500.000.
Kemudian bantuan keserasian sosial untuk 2 forum keserasian sosial di Kabupaten Semarang yakni Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang senilai @Rp150 juta, dan 2 forum di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang senilai @Rp150 juta.
Adapun dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dayasos) disalurkaan bantuan kewirausahaan bagi Karang Taruna di Kabupaten Semarang yakni Karang Taruna Bina Muda (jenis bantuan traktor mini dan mesin pencacah rumput) dan Karang Taruna Dharma Remaja (Mesin Pencacah Pupuk dan Kipas Angin) dengan total bantuan sebesar Rp55.162.000.
TERPOPULER
