Suara.com - Sebanyak 100 tokoh nasional yang terdiri dari pimpinan organisasi atau lembaga serta tokoh perorangan menuliskan pesan untuk pemerintah terkait penanggulangan pandemi Covid-19. Salah satu hal yang diminta mereka kepada pemerintah ialah untuk tidak merancang alokasi anggaran bidang kesehatan lebih kecil daripada anggaran stimulus ekonomi.
Pesan tersebut terdapat dalam ikhtisar pokok-pokok pikiran hasil dari pertemuan virtual pada 100 tokoh tersebut. Pada poin keempat, mereka menyebutkan kalau pemerintah terlihat tidak sungguh-sungguh dalam menanggulangi Covid-19 karena tidak membuat anggaran bidang kesehatan lebih besar dari anggaran untuk stimulus ekonomi.
"Ketika ketidaksungguhan pemerintah juga ditunjukkan dengan rendahnya alokasi angggaran bidang kesehatan dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan untuk stimulus ekonomi," kata Ketua Bidang Kajian Akademik Majlis ’Alimat ’Alam Islami (Organisasi Ilmuwan Muslimat Internasional) Indonesia, Nurhayati Djamas dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (22/9/2021).
Akibat dari rendahnya alokasi anggaran pada bidang kesehatan, masyarakat masih harus menanggung biaya-biaya tes Covid-19 seperti tes swab ataupun PCR. Padahal menurut mereka, biaya untuk pelaksanaan tes tersebut seharusnya ditanggung pemerintah.
"Rakyat harus menanggung biaya tes antigen dan swab PCR yang mahal dalam pelaksanaan 3T adalah kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah."
Poin tersebut menjadi satu dari delapan poin yang dirumuskan oleh 100 tokoh bangsa. Mereka mengaku sudah mengirimkan poin-poin tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Akan tetapi pihak dari Jokowi belum memberikan balasan.
Dalam daftar 100 tokoh bangsa itu terdapat nama seperti Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP. Muhammadiyah, Haedar Nashir; Ketua Umum PP Syarikat Islam, Hamdan Zoelva: Prof Din Syamsuddin, tokoh intelektual Azumardi Azra, hingga Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia.
