Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan belum menerima dokumen terkait laporan International Consortium of Investigate Journalists (ICIJ) bertajuk Pandora Papers, berisi dokumen finansial rahasia kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor.
"DJP belum menerima informasi atau dokumen terkait hal tersebut," katanya saat dikonfirmasi suara.com, Selasa (5/10/2021).
Dalam dokumen tersebut sejumlah nama orang Indonesia terdapat dalam dokumen tersebut, termasuk pejabat RI seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kedua Menko Presiden Joko Widodo tersebut dikabarkan memiliki cangkang perusahaan di negara suaka pajak.
Mengetahui adanya kabar tersebut, DJP pun akan menelusuri keberadaan kabar tersebut dan menelaah kebenaran akan dokumen tersebut.
"Prinsipnya DJP terbuka terhadap semua informasi dan masukan, dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Neil.
Mengutip laman International Consortium of Investigate Journalists (ICIJ), Pandora Papers merupakan dokumen finansial rahasia kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak.
Dokumen Pandora Papers berisi 11,9 juta file dengan volume data mencapai hampir 3 terabyte.
Data-data tersebut terdiri dari data-data perusahaan yang disewa oleh para miliarder untuk membuat perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak.
Dokumen tersebut mengungkapkan daftar kekayaan para orang penting dunia. Setidaknya ada 330 politisi dan 130 orang kaya yang berasal dari berbagai negara, diantaranya ada juga pengusaha dan pejabat Indonesia, termasuk 2 Menko tersebut.
Menkeu akan Angkat Suara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan angkat suara terkait isu sejumlah pejabat RI yang namanya ada didokumen Pandora Papers.
"Pada saatnya pasti ditanggapi Mas," kata Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo saat dikonfirmasi suara.com, Selasa (5/10/2021).
Tanggapan tersebut kata Yustinus kemungkinan besar akan dilakukan Sri Mulyani saat konfrensi pers terkait pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) saat rapat Paripurna DPR RI yang akan dilakukan tengah pekan ini.
TERPOPULER
