Infografis
Bagi Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan pembentukan partai baru menjelang pemilu bukan hal yang mengejutkan dan dia menyatakan, "welcome."
Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, mendirikan partai untuk memperjuangkan apirasi merupakan langkah positif.
Lantas, Hinca menyinggung polemik yang terjadi di internal partainya. Kubu Moeldoko sedang berjuang untuk mengambil alih Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono.
"Jangan kayak tetangga sebelah itu tak bikinnya dia malah mau ambil (partai). Siapa yang menanam ia berhak memetik kalau dia memetik, tapi nggak menanam itu begal politik," kata Hinca.
Nama Partai Serikat Pembebasan dipilih dengan sejumlah pertimbangan. Sebagaimana ditulis Rasamala dalam media sosial, "Serikat bermakna kebersamaan dan kekuatan kolektif sebagai suatu gerakan untuk membebaskan dari belenggu penderitaan, utamanya akibat kejahatan korupsi."
Rasamala menyebut idiologi Partai Serikat Pembebasan adalah "Pancasila yang hakiki bukan sekedar jargon."
Salah satu mantan pegawai KPK Yudi Purnomo mendukung Rasamala dan gagasan mendirikan partai baru. Belajar dari pengalaman, Yudi berharap, "Pesan saya untuk bang @RasamalaArt yang akan mendirikan partai politik, agar tetap idealis, jaga konsistensi atas kebenaran, jangan kompromis, dan terus menggelorakan semangat antikorupsi."
"Karena rakyat memang menanti pemimpin muda dan alternatif yang masih bersih dari korupsi."
Said menyebut PKP merupakan "rumah besar para pejuang" dan dia menyebut agenda partainya, dalam hal pemberantasan korupsi, sama dengan yang ingin diperjuangkan mantan pegawai KPK.
Baca Juga: Ingin Perubahan Besar, Mantan Pegawai KPK Ini Berniat Bentuk Partai Politik
"Kalau berkenan, PKP bersedia menyiapkan karpet merah untuk menerima para pejuang anti-rasuah tersebut bergabung bersama kami. Sebab PKP adalah Rumah Besar Para Pejuang."
"Saya memastikan agenda perjuangan PKP mempunyai kesamaan dengan teman-teman eks pegawai KPK. Buktinya, ketua umum kami Pak Yussuf Solichien sampai berani mengatakan di hadapan Presiden bahwa seandainya saja tidak melanggar hukum, para koruptor itu pantasnya langsung ditembak mati saja." [rangkuman laporan Suara.com]
