Infografis
"Tapi, kita lihat dulu yah, termasuk kemungkinan untuk minta masukkan dan pandangan dari tokoh-tokoh bangsa," kata Rasamala.
Sekretaris Jenderal PKP Said Salahudin menyebut tahapan untuk mendirikan sebuah partai baru yang memiliki badan hukum dan dapat dinyatakan lolos verifikasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum tidak mudah dilalui.
"Nah, semua proses itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Akan menguras terlalu banyak energi. Padahal, agenda pemberantasan korupsi tidak bisa menunggu waktu," kata Said.
Pemikiran untuk membangun partai merupakan pemikiran yang bagus, kata Said, tetapi membutuhkan proses yang sangat panjang.
Itu sebabnya, PKP menyatakan akan memberikan jalur cepat kepada mantan pegawai KPK untuk memasuki dunia politik sehingga dapat memperjuangkan aspirasi pemberantasan korupsi. "Kalau mau lebih cepat, PKP bersedia menyiapkan karpet merah untuk mereka."
Bagi Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan pembentukan partai baru menjelang pemilu bukan hal yang mengejutkan dan dia menyatakan, "welcome."
Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, mendirikan partai untuk memperjuangkan apirasi merupakan langkah positif.
Lantas, Hinca menyinggung polemik yang terjadi di internal partainya. Kubu Moeldoko sedang berjuang untuk mengambil alih Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono.
"Jangan kayak tetangga sebelah itu tak bikinnya dia malah mau ambil (partai). Siapa yang menanam ia berhak memetik kalau dia memetik, tapi nggak menanam itu begal politik," kata Hinca.
Baca Juga: Ingin Perubahan Besar, Mantan Pegawai KPK Ini Berniat Bentuk Partai Politik
Nama Partai Serikat Pembebasan dipilih dengan sejumlah pertimbangan. Sebagaimana ditulis Rasamala dalam media sosial, "Serikat bermakna kebersamaan dan kekuatan kolektif sebagai suatu gerakan untuk membebaskan dari belenggu penderitaan, utamanya akibat kejahatan korupsi."
