Suara.com - Sambil menyalurkan bantuan dan memastikan masyarakat prasejahtera, kelompok rentan, serta kelompok marjinal di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, untuk mendapatkan bantuan pemerintah, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan, terus mendorong penguatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk keperluan tersebut, Mensos melakukan evaluasi kepada para pendamping, perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan pemerintah daerah. Mensos mendapati, 129 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) belum menerima bantuan.
Mensos kemudian menelusuri dan mengecek langsung progres bantuan sosial yang belum tersalurkan tersebut. Dari para pendamping, Mensos mendapatkan penjelasan bahwa kebanyakan KPM berprofesi sebagai tenaga kerja (TKW) di luar negeri.
Mensos menyatakan, KPM yang bekerja di luar negeri, bukan alasan bantuan tidak disalurkan. Pada kasus TKW, anak-anak mereka bisa mendapatkan bantuan dengan surat kuasa dari anggota keluarga yang telah dewasa.
"Kalau ada kerabatnya, bisa dilakukan penggantian pengurus. Ada neneknya? Masukkan data neneknya ke KK si anak TKW ini. Kepada Bapak Bupati mohon agar dinas dukcapil bisa membantu. Nanti untuk pencairan dana bisa dilengkapi dengan surat kuasa," katanya, dalam kunjungannya ke Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Kamis (14/10/2021).
Mensos mengarahkan dan memastikan, 129 KPM tersebut di atas menerima bansos. Untuk keperluan itu, Mensos melakukan penelusuran ke rumah KPM dengan mengendarai motor.
"Saya minta pendamping dan pihak bank menjemput KPM untuk dicairkan bantuannya di sini (lokasi kunjungan)," katanya.
Di Desa Karang Dima, Mensos menyapa dan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas, anak yatim, dan yatim piatu, serta lansia. Jenis bantuan di antaranya bantuan aksesibilitas, bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), bantuan nutrisi/vitamin, bantuan kewirausahaan. alat las listrik, bengkel motor, pertanian, laundry, jahit, salon, kios, pijat, dan alat tangkap
Bantuan menjangkau 142 penerima manfaat dengan nilai Rp211.533.000. Penyaluran bantuan merupakan kolaborasi dari unit pelayanan teknis (UPT) Kemensos dari berbagai daerah, yakni Balai Paramita Mataram, Balai Gau Mabaji Makasar, dan Balai Soeharso Surakarta.
"Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan kemandirian ekonomi bapak ibu. Dengan demikian dapat mempercepat upaya pemerintah mengurangi kemiskinan," kata Mensos.
Bantuan juga diberikan kepada 5 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) graduasi senilai @Rp2,5 juta.
TERPOPULER
