alexametrics

Lagi! KPI Kena Sorot, Kali Ini Soal Tayangan Oknum Polisi Ngotot Periksa HP Milik Warga

Bangun Santoso | Yaumal Asri Adi Hutasuhut
Lagi! KPI Kena Sorot, Kali Ini Soal Tayangan Oknum Polisi Ngotot Periksa HP Milik Warga
Kantor KPI Pusat. [Istimewa]

Karena tayangan tersebut telah disiarkan lewat frekwensi publik, sudah menjadi tanggung jawab KPI melakukan pengawasannya terhadap program televisi

Suara.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) turut disorot Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Hal itu usai viralnya oknum polisi memaksa memeriksa telepon genggam seorang warga.

Diketahui video itu diunggah oleh Trans 7 Official di chanel YouTube resminya pada 19 Desember 2019, dan telah ditayangkan sebelumnya di program The Police Trans 7 pada 17 Desember 2019.

Karena tayangan tersebut telah disiarkan lewat frekwensi publik, sudah menjadi tanggung jawab KPI melakukan pengawasannya terhadap program televisi.

Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar meminta KPI melakukan evaluasi terkait sejumlah program televisi yang memuat kerja-kerja kepolisian dengan merujuk ke Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Baca Juga: Bripka Ambarita 'Bintang' Youtube Raimas Backbone Viral, Langgar UU Hak dan Privasi?

"Komisi Penyiaran Indonesia dan Kepolisian mengevaluasi sejumlah tayangan di beberapa stasiun televisi, dengan latar kerja-kerja kepolisian, untuk memastikan pelaksanaan kewajiban menghormati hak atas privasi dalam penyiaran, mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)," kata Wahyudi lewat keterangannya tertulisnya yang dikutip Suara.com, Selasa (19/10/2021).

Sementara itu, kepada polisi yang melakukan penggeledahan paksa tersebut, ELSAM melihat ada sejumlah aturan yang dilanggar.

Pertama Undang -Undang (UU) nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 30. Pada ayat 1 disebutkan, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun. Kemudian ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

"Artinya, setiap perbuatan mengakses sistem elektronik yang berada di bawah penguasaan orang lain secara sengaja dan tanpa hak merupakan tindak pidana. Pertanyaannya, apakah polisi memiliki hak untuk mengakses sistem elektronik seseorang dalam suatu tindakan penggeledahan?" kata Wahyudi mempertanyakan.

Kemudian, menurut ELSAM , perbuatan anggota polisi itu juga melanggar aturan internalnya sendiri, pada Pasal 38 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, mengatur kewajiban anggota Polri untuk menghormati martabat dan privasi seseorang.

Baca Juga: Oknum Polisi Geledah Paksa HP Warga Tanpa Surat Izin, ELSAM: Sewenang-wenang!

"Sedikitnya ada 12 ketentuan dalam peraturan ini yang menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak atas privasi dalam kerja kepolisian," ujar Wahyudi.

Komentar