alexametrics

Cegah Aksi Korupsi, Moeldoko Sebut Pentingnya Perbaikan Tata Kelola Ekspor Impor

Chandra Iswinarno | Ummi Hadyah Saleh
Cegah Aksi Korupsi, Moeldoko Sebut Pentingnya Perbaikan Tata Kelola Ekspor Impor
Kepala Staf Kepresidenan (KSP)  Moeldoko memberikan sambutan dalam webinar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan tajuk Mengakhiri Korupsi di Impor Pangan Strategis dan Sektor Kesehatan, Selasa (19/10/2021). [KSP]

Kepala KSP Moeldoko terus mendorong peningkatan perbaikan tata kelola dan integrasi data ekspor impor, terutama untuk komoditas pangan dan kesehatan strategis.

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terus mendorong peningkatan perbaikan tata kelola dan integrasi data ekspor impor, terutama untuk komoditas pangan dan kesehatan strategis sebagai bagian dari aksi pencegahan korupsi.

Hal ini dikatakan Moeldoko dalam webinar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bertajuk Mengakhiri Korupsi di Impor Pangan Strategis dan Sektor Kesehatan, Selasa (19/10/2021).

"Perbaikan tata kelola ini penting, karena apabila terus dibiarkan dan tidak segera dibenahi, hal ini berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menjadi ruang abu-abu yang kerap digunakan oleh para pemburu rente," ujar Moeldoko. 

Moeldoko diketahui merupakan salah satu bagian dari tim Nasional Stranas PK bersama dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 3 Kementerian lain.

Baca Juga: KSP Klaim UU Cipta Kerja Atasi Hambatan Berusaha Bagi UMKM

April lalu, Stranas PK meluncurkan 12 aksi pencegahan korupsi untuk tahun 2021-2022 dengan tiga fokus yaitu, Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. 

"Salah satu output yang harus dicapai dalam aksi ini adalah terwujudnya suatu database yang akurat, realtime, dan sinkron antar instansi terkait dalam ranah ekspor dan impor komoditas sehingga mampu meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan di level strategis," imbuh Moeldoko.

Payung hukum perbaikan tata kelola melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) kini sudah sampai pada tahap akhir dan diharapkan terbit di tahun 2021. 

SNANK diharapkan mampu menjaga transparansi perijinan ekspor impor dan memberikan kemudahan kepastian usaha. 

Nantinya kata Moeldoko data yang sudah sinkron lintas instansi tersebut akan disambungkan dengan dashboard KSP dan Sekretariat Kabinet agar bisa dipantau dan digunakan secara langsung oleh Presiden dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga: Cerita Kader Demokrat Sempat Ikut KLB, Pilih Balik Badan Karena Tak Dapat Uang Rp 100 Juta

Lebih lanjut, Moeldoko Juga berharap agar Stranas PK mampu mengkampanyekan komitmen pemerintah yang tidak pernah surut untuk pemberantasan korupsi.

Komentar