Sudan berada di ujung tanduk sejak diterpa isu sejak bulan lalu. Isu tersebut menimbulkan tuduhan jika akan terjadi pembagian kekuasaan antara kelompok militer dan sipil.
Isu kudeta tersebut juga muncul setelah penggulingan pemimpin lama Sudan yakni Omar al-Bashir.
Al-Bashir digulingkan pada 2019, namun akan tetap menjabat hingga transisi politik selesai pada akhir 2023.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak militer mengenai laporan penangkapan perdana menteri dan pejabat lainnya.
Al Hadath mewartakan jika Abdel Fattah al-Burhan, kepala dewan kedaulatan Sudan akan segera membuat pernyataan tentang perkembangan hari Senin.
Sementara itu, Asosiasi Profesional Sudan (SPA), kelompok politik pro-demokrasi utama negara itu, menyebut jika langkah militer sebagai kudeta.
"Kami mendesak massa untuk turun ke jalan dan menduduki mereka, menutup semua jalan dengan barikade, melakukan pemogokan buruh umum, dan tidak bekerja sama dengan para putschist dan menggunakan pembangkangan sipil untuk menghadapi mereka," kata SPA dalam sebuah pernyataan.
Kantor berita Reuters dan AFP melaporkan pengunjuk rasa mulai turun ke jalan sebagai tanggapan atas seruan SPA. Beberapa diantaranya membawa bendera nasional dan membakar ban.
Baca Juga: Keluarga Kerajaan Belanda Punya Hak Menikah dengan Sesama Jenis