REGIONAL:
Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpegang pada fatsun politik bahwa penguasa yang sedang berkuasa tidak patut menjelekan penguasa pendahulu.
Menurutnya, hal itu seperti ditunjukkan ketika zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat tak menghakimi pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan tersebut disampaikan Kamhar, menanggapi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang belakangan menyindir SBY, sampai membandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.
"Kami berpegang pada fatsun etika politik berbangsa dan bernegara bahwa penguasa yang sedang berkuasa tak patut dan tak pantas untuk menjelek-jelekkan penguasa pendahulunya," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).
"Sebagaimana dulu ditunjukkan di masa Pemerintahan SBY tak pernah menghakimi apalagi menjelek-jelekkan pemerintahan Bu Megawati," sambungnya.
Kamhar mengatakan, saat ini negara masih diterpa berbagai masalah akibat pandemi Covid-19. Seharusnya semua pihak saling berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan yang ada.
"Negara dan rakyat kita sedang diterpa berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19, semestinya semua elemen bangsa bersinergi dan berkolaborasi mengatasi persoalan yang ada, bukan malah sebaliknya," tuturnya.
Lebih lanjut, ia pun berharap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terbuka hatinya. Sebaiknya, kata dia, Hasto mewujudkan suasana yang lebih teduh dan kondusif.
"Semoga Hasto terbuka hati dan pikirannya untuk mewujudkan suasana yang lebih teduh dan kondusif," tandasnya.
Pernyataan Hasto
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, membanggakan Presiden Joko Widodo yang mendapat apresiasi dunia terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, Jokowi merupakan pemimpin yang berbeda, ia justru membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
Hasto awalnya menyatakan, adanya apresiasi yang diterima Jokowi PDIP sebagai partai pengusung mengaku bangga. Menurutnya, Jokowi sebagai pemimpin turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari Covid-19 mencari solusi dimulai dari refocusing anggaran, kebijakan penyeimbang antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin.
Kemudian Hasto menilai Jokowi berbeda dengan pemimpin yang lain dimana disebut lebih punya kelebihan. Ia kemudian membandingkan dengan kepemimpinan pemerintahan 10 tahun sebelum Jokowi yang disebut terlalu banyak rapat tak ada keputusan.
"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," kata Hasto saat membuka Webinar Penganggaran Desa Wisata Perancangan Kebijakan Penganggaran Desa Wisata di kantor DPP PDIP, Kamis (21/10/2021).
Menurut Hasto, Jokowi setiap mengadakan rapat selalu mengambil keputusan yang bisa dijabarkan dalam perspektif koordinasi antara pusat dan daerah.
Ia kemudian mencontohkan Jokowi bersama para pembantunya antara lain Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, sebagai satu kesatuan tim kesatuan tim negosiator sehingga akhirnya Indonesia bisa mendapatkan vaksin. Dilanjutkan percepatan di dalam melakukan gerakan vaksinasi yang dilakukan seluruh elemen negara.
"Meskipun banyak kritik, tetapi Pak Jokowi tetap menampilkan seorang pemimpin yang tahan uji terhadap kritik dan terus berjuang melakukan tugas-tugasnya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan," tuturnya.
"Tetap bergerak karena apa pun di tengah pandemi ini Pak Jokowi menerapkan suatu prinsip bagaimana keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara merupakan hukum tertinggi yang harus dijawab setiap pemimpin," sambungnya.
Hasto menambahkan, apa yang telah dilakukan Jokowi satu napas dengan kebijakan Megawati Soekarnoputri. Ia mengklaim, hal tersebut merupakan satu perpaduan yang sangat sempurna.
"Selama pandemi, Ibu Megawati memberikan suatu arahan kalau kita bandingkan instruksi-instruksi yang diberikan partai politik di dalam mengatasi pandemi, maka Ibu Megawati lah yang paling detail," ungkapnya.
"Di tingkat nasional Pak Jokowi memberikan direction untuk menggerakan seluruh elemen negara, menggerakan seluruh elemen pemerintahan untuk membantu, termasuk kebijakan relokasi anggaran. Sementara Ibu Megawati menggerakkan seluruh elemen kepartaian," sambungnya.
TERPOPULER
