REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi perihal terkait Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menolak gugatan sengketa tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diajukan oleh Freedom of Information Network Indonesia (FOINI). Terkait putusan itu, KPK merasa telah menaati proses TWK KPK sebagai syarat pengangkatan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan KPI yang dianggap telah objektif melihat soal pelaksanaan TWK KPK.
"KPK mengapresiasi putusan majelis komisioner KIP yang telah secara objektif mempertimbangkan berbagai keterangan, data dan informasi terkait penyelesaian sengketa informasi ini," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (2/11/2021).
Lewat putusan KPI, kata dia, KPK telah mematuhi prosedur dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.
"Dalam pelaksanaan TWK, kedudukan KPK sebagai objek sehingga hanya berkewajiban menyediakan data pegawai yang akan mengikuti asesmen," ujarnya.
Dia pun mengklaim jika KPK tidak memiliki kewenangan mengenai informasi hasil TWK yang disoal oleh penggugat.
"Terkait penyusunan dokumen soal dan panduan wawancara adalah kewenangan BKN," kata Ali.
KPK kata Ali, hanya menerima hasil asesemen TWK yang kemudian digunakan sebagai tindak lanjut proses pengalihan pegawai menjadi ASN. Apalagi, kata Ali, BKN telah menginformasikan bahwa dokumen soal dan panduan wawancara bersifat rahasia, sehingga dokumen tersebut juga tidak diberikan kepada KPK.
"Hal tersebut tentu agar tidak menimbulkan konflik kepentingan bagi pegawai KPK yang mengikuti TWK," katanya.
Ia kemudian mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh instansi yang telah bekerja sama dengan baik, sehingga seluruh proses alih status ini selesai dengan tuntas.
"KPK juga berterima kasih kepada publik yang terus mengawal proses ini sebagai wujud kecintaannya kepada KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia," imbuhnya.
Gugatan Sengketa TWK Ditolak KIP
Dalam putusannya KIP menolak gugatan yang dilayangkan pihak pemohon yakni Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) dengan alasan bahwa BKN sebagai institusi yang berwenang untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria manajemen ASN terkait dengan teknis pelaksanaan asesmen TWK.
Lebih lanjut, pihak termohon dalam pelaksanaan asesmen TWK hanya menerima hasil asesmen TWK. Kemudian dipergunakan sebagai proses peralihan pegawai KPK jadi ASN.
Sehingga, informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa a quo tidak dalam penguasaan termohon atau KPK.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata ketua majelis komisioner KIP, Gede Narayana dalam pembacaan putusan.
Menurut Gede, berdasarkan uraian tersebut majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 huruf b Undang-Undang KIP dimana badan publik dapat menolak memberikan informasi publik yang diminta dalam informasi a quo belum dikuasai atau didokumentasikan.
Sehingga, pihak termohon yakni KPK menyerahkan sepenuhnya kepada BKN untuk mengatur teknis pelaksanaan, sumber daya pelaksana maupun metode evaluasi asesmen TWK tersebut sesuai dengan tupoksi BKN.
TERPOPULER