Jakarta Bagi Buku Panduan Banjir ke Warga, DPRD: Pemerintah Pasrah?

Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengritisi soal dibuatnya buku panduan banjir untuk warga Ibu kota. Ia mempertanyakan apa tujuan Gubernur Anies meminta warga membaca buku tersebut.

Pemprov DKI diketahui telah membagikan sebanyak 33.311 buku Panduan Kesiapsiagaan Menghadapi Banjir kepada warga. Selain itu, dalam berbagai pengumuman mengenai banjir, masyarakat juga bisa membacanya lewat tautan http/ltiny.cc/bukusakusiagabanjir

Menurut Kenneth, kebijakan itu membuat Anies justru terlihat pasrah dengan potensi banjir di musim penghujan ini.

"Ini maksudnya apalagi, warga disuruh download buku siaga banjir. Apakah artinya Pak Anies ini sudah pasrah dan pesimistis dengan keadaan DKI Jakarta yang sudah pasti akan kebanjiran, atau bagaimana?" ujar Kenneth kepada wartawan, Selasa (2/11/2021).

Menurutnya, Anies seharusnya memberikan semangat optimesme kepada masyaraka bahwa ia bisa mengupayakan Jakarta bebas banjir. Ia pun menilai buku tersebut tidak ada gunanya dan seharusnya Anies fokus pada solusi pencegahan banjir.

"Seharusnya anda sebagai pemimpin bisa memberikan semangat optimisme kepada Masyarakat serta bisa membuat terobosan agar Jakarta bebas banjir, bukan malah seakan-akan menyuruh warga pasrah dengan mendownload buku panduan jika banjir terjadi, soal pengungsian dan lain-lain," jelasnya.

Ia juga menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan, banjir di Jakarta tak sekadar surut secara alami melalui gravitasi, melainkan karena penyedotan air dilakukan terus-menerus.

Kenneth menilai apa yang dikatakan Anies itu adalah narasi yang tidak jelas maknanya dan membingungkan warga Jakarta. Karena itu, ia meminta Anies membuktikannya lewat bekerja, bukan kata-kata.

"Kalau membuat narasi jangan pakai bahasa yang nyelenehlah, jangan buat masyarakat semakin pusing dengan bahasa Anda yang tidak jelas. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana Anda bekerja hingga tidak ada banjir apalagi genangan di Jakarta," ucap Kenneth.

Kenneth mengatakan, Anies sejauh ini hanya mengandalkan pompa-pompa mobile yang tersebar di titik-titik rawan untuk menangani banjir. Padahal, ia menilai cara ini tidak benar-benar ampuh, khususnya di ibu kota.

Misalnya, kata Kenneth, jika terjadi fenomena hujan ekstrem seperti di awal tahun 2020 dengan intensitas mencapai 377 mm. Kondisi itu akan membuat sebagian daerah ibu kota terendam karena drainase Jakarta hanya mampu menampung100-150 mm perhari.

"Kalau cuma mengandalkan pompa mobile, terus kalau kondisi debit air kalinya tinggi, mau dibuang ke mana airnya? Kalau Pak Anies, tidak menguasai substansi tolonglah jangan sembarangan bicara, pernyataan Anda hanya akan membuat masyarakat jadi resah," katanya.

Ia meminta Anies melakukan inovasi baru dalam menyiasatinya. Program Pemprov DKI yang digadang-gadang seperti Grebek Lumpur di sungai dan waduk yang dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA), itu bukanlah suatu hal yang baru untuk penanganan banjir.

"Pengerukan lumpur itu memang seharusnya menjadi kegiatan rutin yang harus dilakukan, jadi tidak perlu menunggu sampai musim penghujan," jelasnya.

Dalam penanganan banjir, Kenneth menyebut Anies tidak bis hanya fokus pada penanganan banjir di Jakarta saja, tetapi koordinasikan dengan daerah-daerah penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang.