Suara.com - Pengamat Militer Made Supriatma menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak awal penanganan pandemi Covid-19 memang tidak mengutamakan pendekatan kesehatan, tapi mengutamakan sektor ekonomi dan keamanan.
Supriatma mengatakan Jokowi sejak awal sudah memprediksi bahwa pandemi Covid-19 ini akan menimbulkan ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi, sehingga keamanan negara menjadi yang utama.
"Sebagai orang yang saya kira besar dan dididik oleh orde baru, Presiden Jokowi itu secara instingtif itu mengambil kebijakan bahwa yang paling tepat untuk menangani ini bukan pendekatan kesehatan, tapi pendekatan keamanan," kata Supriatma dalam diskusi LaporCovid-19, Kamis (4/11/2021).
Oleh sebab itu, Jokowi banyak menunjuk unsur TNI-Polri sebagai penanggung jawab penanganan pandemi mulai dari Ketua Satgas Covid-19, Koordinator PPKM, hingga gerakan vaksinasi massal oleh TNI-Polri.
Namun, Supritma mengakui bahwa kedua institusi keamanan negara ini memang memiliki sumber daya yang kuat hingga ke pelosok daerah untuk membantu penanganan pandemi.
"Jadi kedua institusi ini yang mampu mengendalikan situasi dan juga mampu menyediakan logistik, dan organisasinya memiliki jaringan yang paling solid di Indonesia," jelasnya.
Sementara Kementerian Kesehatan yang seharusnya menjadi pemimpin dalam penanganan wabah ini hanya berperan sebagai tim pembantu pelaksana dalam struktur Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
"Sementara di sisi kesehatan itu bergerak sendiri, ahli epidemiologi juga bergerak sendiri," tutur peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute ini.
Pendekatan militer semacam ini, lanjut Supriatma, tidak cukup efektif dan juga cenderung represif yang melanggar hak asasi manusia selama penanganan pandemi.
TERPOPULER
