"Lalu saya curiga kok PCR berbayar sedangkan vaksin gratis berarti kan disitu ada bisnis di situ diduga ada yang mengambil untung terkait dengan persoalan Corona. Apalagi saya denger dari teman teman (infonya) anggaran PCR itu ada. Saya tidak tahu. Dulu PCR sampai Rp 900 ribu, sekarang Rp 275 ribu. Artinya paling PCR harganya Rp 75 ribu. Logikanya kan begitu. Di India, dimana mana harganya murah. Nggak semahal ketika awal pandemi harus bayar," sambungnya.
Sebelumnya, Perwakilan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/11/2021).
Laporan tersebut dibuat oleh Prima terkait dugaan adanya keterlibatan Erick dan Luhut Binsar dalam bisnis PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Wakil Ketua Prima Alif Kamal menyebut salah satu alasanya membuat laporan lantaran banyaknya pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan Erick dan Luhut Binsar berbisnis PCR.
"Kami ingin melaporkan desas desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," kata Alif usai ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/11/2021).
Alif mengatakan adapun sejumlah bukti yang dibawa Prima ke KPK yakni berupa sejumlah pemberitaan awak media sebagai data awal untuk KPK mengusut dugaan bisnis PCR tersebut.
Sekaligus, kata Alif, meminta KPK juga segera memanggil Luhut dan Erick untuk memberikan klarifikasi atas dugaan bisnis PCR.
