Suara.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin berharap KPK segera mengusut tuntas laporan dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR.
Ia pun mengapresiasi jika KPK berani mengusut tuntas dugaan keterlibatan Luhut dan Erick.
"Harusnya ditindaklanjut. Kita lihat saja, kalau mereka tidak mengusut ya tidak berani itu saja kita lihat saja. Kalau berani kita acungi jempol," ujar Ujang saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/11/2021).
Tak hanya itu, Ujang juga menyarankan Presiden Jokowi seharusnya melakukan perombakan (Reshuffle) kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Luhut dan Erick diduga terlibat dalam konflik kepentingan antara bisnis tes PCR di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Namun ia tak yakin Jokowi berani merushuflle kedua menterinya tersebut
"Saya melihat ini harus di usut tuntas oleh KPK. Bahkan menurut saya kalau ada reshuffle harusnya (Luhut dan Erick) walaupun masih dugaan ya keterlibatan itu. Saya tidak yakin Pak Jokowi berani reshuffle (Luhut dan Erick)," ucap dia.
Ujang mencontohkan di luar negeri, pejabat pemerintah yang diduga memiliki keterlibatan kasus korupsi, langsung mengundurkan diri karena malu.
"Karena kalau di luar negeri demi integritas dan menjaga moral politik di luar ngerti di negara yang sudah maju yang mengedepankan budaya malu, maka ketika disebut pun mereka di luar negeri sudah pada mundur mengundurkan diri," kata Ujang.
Namun kata Ujang berbeda dengan di Indonesia bahwa jika ada oknum atau pejabat yang terlibat korupsi, justru tidak mengakuinya.
Ujang mencontohkan kasus korupsi E-KTP yang menjerat Setya Novanto. Ketika itu Setya Novanto tak mengakui hingga bersumpah karena tak melakukan korupsi
"Di kita banyak oknum, pejabat ketika salah pun aku tidak salah. Lihat saja dulu kasus Novanto dulu "Demi Allah" saya tidak korupsi. Tapi kan pola pola seperti itu pola pola umum pejabat di kita itu ya miskin moral politik, etika politik di kita, tidak ada budaya malu," ucapnya
"Saya nggak yakin kalau mereka malu mengakui meminta maaf. Tidak yakin pula pak Jokowi akan mershuffle ini sebuah tragedi yang menurut saya sangat memalukan bagi bangsa ini," tuturnya.
Lebih lanjut, Ujang mencurigai bahwa tes PCR sebenarnya gratis seperti vaksin.
Terlebih sempat ada program vaksinasi berbayar yang akhirnya dibatalkan Presiden Jokowi. Bahkan kini harga tes PCR sudah turun menjadi Rp 275 ribu untuk Jawa Bali dan Rp 300 ribu untuk luar Jawa Bali.
"Saya curiga ya, kenapa curiga? PCR bisa berbayar. Karena kita tahu vaksin aja gratis. Kita tahu juga ketika itu BUMN ingin vaksin berbayar, kita kritik habis sehingga Jokowi membatalkan vaksin berbayar itu. Ini kan saya melihat kalau BUMN tu kan menterinya Erick Thohir," ucap Ujang.
"Lalu saya curiga kok PCR berbayar sedangkan vaksin gratis berarti kan disitu ada bisnis di situ diduga ada yang mengambil untung terkait dengan persoalan Corona. Apalagi saya denger dari teman teman (infonya) anggaran PCR itu ada. Saya tidak tahu. Dulu PCR sampai Rp 900 ribu, sekarang Rp 275 ribu. Artinya paling PCR harganya Rp 75 ribu. Logikanya kan begitu. Di India, dimana mana harganya murah. Nggak semahal ketika awal pandemi harus bayar," sambungnya.
Sebelumnya, Perwakilan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/11/2021).
Laporan tersebut dibuat oleh Prima terkait dugaan adanya keterlibatan Erick dan Luhut Binsar dalam bisnis PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Wakil Ketua Prima Alif Kamal menyebut salah satu alasanya membuat laporan lantaran banyaknya pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan Erick dan Luhut Binsar berbisnis PCR.
"Kami ingin melaporkan desas desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," kata Alif usai ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/11/2021).
Alif mengatakan adapun sejumlah bukti yang dibawa Prima ke KPK yakni berupa sejumlah pemberitaan awak media sebagai data awal untuk KPK mengusut dugaan bisnis PCR tersebut.
Sekaligus, kata Alif, meminta KPK juga segera memanggil Luhut dan Erick untuk memberikan klarifikasi atas dugaan bisnis PCR.
TERPOPULER
