Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah masa penahanan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi nonaktif Andi Putra, yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara korupsi perizinan kebun sawit, selama 40 hari.
Selain Andi putra, penyuap pihak swasta Sudarso juga ditambah masa penahanannya. Mereka akan kembali mendekam di dalam penjara mulai 8 November hingga 17 Desember 2021.
"Tim Penyidik memperpanjang masa penahahan tersangka AP (Andi Putra) dan kawan-kawan untuk masing-masing selama 40 hari," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Senin (8/11/2021).
Tersangka Sudarso akan kembali mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan, tersangka Andi Putra akan mendekam di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK.
Ali menjelaskan, alasan KPK kembali menambah penahanan kedua tersangka. Lantaran, Penyidik KPK masih memerlukan keterangan sejumlah saksi - saksi.
"Pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik masih terus berlanjut dengan mengagendakan pemanggilan saksi-saksi disertai dengan penyitaan berbagai bukti yang terkait dengan perkara ini," imbuhnya
Untuk diketahui, penyidik antirasuah tengah menelisik sejumlah saksi terkait peran Bupati Andi Putra. Dalam kasus tersebut, Andi menerima sejumlah uang bersama pihak-pihak lain terkait pengurusan izin kebun sawit.
Sekaligus, sebagian saksi yang sudah diperiksa lembaga antirasuah juga mengembalikan sejumlah uang. Diduga uang tersebut terkait perkara mengenai izin kebun sawit.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyebut Bupati Andi Putra dan pihak swasta Sudarso ditetapkan tersangka dalam korupsi perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Baca Juga: Usut Korupsi Bupati Kuansing, KPK Ingatkan Pihak-pihak yang Diperiksa Berkata Jujur
Menurut Lili, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU dimaksud adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.
