Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, mengatakan, tantangan berat Jenderal Andi Perkasa sebagai Panglima TNI adalah menangani masalah pertahanan dan keamanan di Papua. Dave menyebut masalah di Papua akan terus berlanjut terlebih adanya dugaan apa yang terjadi di bumi Cenderawasih tersebut ada yang mendanai.
"Sekarang itu kami lebih harusnya lebih konsen, terhadap hal-hal apa saja yang menjadi tantangan beliau (Jenderal Andika Perkasa) ke depan, isu-isu hankam yang paling berat saat ini ya untuk internal adalah masalah Papua," kata Dave dalam diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).
Memang menurut Dave, Andika dalam fit and proper test bersama Komisi I telah memaparkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menangani masalah di Papua. Namun, Dave mengingatkan bahwa masalah Papua tidak akan mudah diselesaikan.
"Kenapa, mengingat ancaman dan juga serangan secara militer juga jalan, berarti masih ada yang mensuplai senjata, peluru dan juga termasuk supply dana dan juga mereka yang mensuplai itu semua juga berasal dari dalam juga," ungkapnya.
Dave mengatakan, adanya dugaan kasus korupsi digunakan untuk membiayai pertempuran di Papua. Menurutnya, hal itu yang membuat masalah terus berlarut-larut.
Kebijakan Andika nantinya yang akan menambah personil atau penurunan prajurit-prajurit TNI di tiap-tiap pos militer memang dianggapnya sebagai langlah yang baik. Namun, menurutnya hal itu belum cukup mengingat masih ada sejumlah kekosongan.
"Jadi penambahan prajurit di sana bukan berarti otomatis itu hanya penebalan pasukan untuk memerangi rakyat tetapi memang kebutuhan itu masih banyak, masih kosong," tuturnya.
"Sekarang ini diisi oleh satgas a satgas ya, makanya itu di terakhir saya bicara di sini juga saya bilang itu sebaiknya saya pada satgas-satgas di rubah menjadi tentara yang bertugas di sana bukan hanya penugasan yang permanen begitu lalu ditambah juga dengan di era digitalisasi, teknologi semakin maju," sambungnya.
Disetujui DPR jadi Panglima TNI
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan keputusan Komisi I DPR atas persetujuan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna dengan persetujuan para Dewan.
Sebelum disetujui, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid terlebih dulu menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Andika yang telah dilaksanakan pada Sabtu (6/11).
Dalam laporannya Meutya mengatakan bahwa ada dua keputusan yang dibuat Komisi I. Pertama ialah menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI dan kedua persetujuan pengangkatan Andika sebagai Panglima.
"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI," kata Meutya, Senin.
Selanjutnya usai mendengarkan penyampaian laporan dari Komisi I, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota DPR baik yang hadir fisik maupun virtual.
Total berdasarkan catatan absensi dari Sekretariat Jenderal DPR ada sebanyak 366 orang anggota yang menghadiri Rapat Paripurna secara fisik dan virtual.
"Apakah laporan Komisi I DPR RI atas uji kelayakan fit and proper test tentang pemberhentian Marsekal Hadi Tjahjanto dan menetapkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui?" tanya Puan.
"Setuju," jawab anggota di Rapat Paripurna.
TERPOPULER
