Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut Presiden Joko Widodo membebaskan menteri-menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektablitas untuk Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, Partai Demokrat mengingatkan agar menteri-menteri dalam kabinet tak malah mengorbankan tugas pokoknya.
"Kami berharap anggota kabinet yang akan maju (Pilpres) tak mengorbankan tugas pokoknya sebagai menteri, sebaliknya mesti meningkatkan kinerjanya agar mendapat penilaian yang baik dari masyarakat," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani saat dihubungi, Selasa (9/11/2021).
Kendati begitu, Kamhar menilai pernyataan yang dilontarkan Muzani tersebut dianggapnya sebagai hal yang berdasar. Mengingat juga kekinian Jokowi sudah menjabat dua periode.
"Artinya para anggota kabinet yang akan maju pada kontestasi Pilpres tak akan bersaing dengan dirinya," tuturnya.
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, Jokowi ingin ada kebijakannya terus dilanjutkan. Untuk itu, para menterinya dipersilakan saat ini untuk menaikan elektabilitas dan popularitas.
"Pak Jokowi tentunya akan mempersilakan anggota-anggota kabinetnya yang berpeluang maju untuk tampil, beliau berkepentingan ada yang melanjutkan kebijakan-kebijakannya saat ini," tandasnya.
Naikkan Elektabilitas
Sebelumnya, Jokowi disebut membebaskan para menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas sebagai bakal calon maju di Pilpres 2024. Hal itu diungkap Ahmad Muzani.
Menurutnya, hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja pemerintah.
"Tidak ada masalah, artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).
Muzani mengatakan, dengan mempersilakan para menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas merupakan cara yang sehat untuk memilih calon pemimpin ke depan.
"Makin banyak makin bagus. Kami sendiri di Gerindra melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Rakyat pilihannya makin banyak makin bagus," tuturnya.
Lebih lanjut, Muzani mengatakan, menteri-menteri yang berambisi maju sebagai calon presiden tidak akan menganggu jalannya pemerintahan. Menurutnya, menteri yang ingin menjadi capres tidak perlu mundur kecuali sudah ditetapkan.
"Kalau kita percaya pada kekuatan demokrasi itu pasti tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja di demokrasi," tuturnya.
"Tidak (harus mundur), mundur itu kalau sudah ditetapkan. Sebagai calon presiden, ditetapkan atau daftar saya agak lupa uu nya itu ada aturannya," sambungnya.
TERPOPULER
