Infografis
Suara.com - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggap terlalu berlebihan usai memberikan teguran terhadap Fadli Zon buntut kritik Presiden Joko Widodo di Twitter. Seharusnya Prabowo justru memberikan dukungan bukan justru sebaliknya.
"Apa yang dilakukan Prabowo berlebihan. Hak Fadli Zon sebagai anggota DPR untuk menyuarakan kondisi dan masalah banjir yang sedang dihadapi masyarakat Sintang. Mestinya didukung dan dorong agar lebih kencang lagi mengkrtik," kata Ujang saat dihubungi, Senin (15/11/2021).
Menurutnya, Fadli yang bertugas sebagai anggota DPR RI memang digaji untuk bersuara keras terhadap pemerintah. Namun, yang menjadi persoalan memang posisi Gerindra saat ini berada di dalam pemerintahan.
"Persoalannya memang, Prabowo dan Gerindra ada dalam barisan koalisi Jokowi. Karena ada dalam koalisi pemerintahan, maka ada hukum tak tertulis diantara mereka. Masa ada dalam koalisi pemerintah, tapi mengkritik pemerintah. Bisa diistilahkan jeruk makan jeruk," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan, apa yang nampak pada Gerindra memang menjadi minus ketika partai politik bergabung dengan pemerintah. Seharusnya Gerindra bisa bersuara lebih lantang untuk rakyat.
"DNA Fadli Zon adalah kritikus. Beri keleluasaan tuk agar bisa tetap kritis," ujarnya.
Ujang menilai dengan adanya kejadian ini justru ke depan bukan tidak mungkin akan merugikan nama Prabowo sendiri. Elektabilitas Prabowo bisa menurun.
"Jika terus melarang Fadli Zon, maka rakyat bisa saja akan menyalahkan Prabowo. Itu bisa membuat elektabilitas Prabowo bisa stagnan bahkan menurun," tandasnya.
Teguran Prabowo
Baca Juga: Dapat Teguran dari Prabowo Usai Kritik Jokowi, Fadli Zon Didesak untuk Melawan
Sebelumnya, Fadli Zon memberikan sindiran kepada Presiden Jokowi soal kapan dirinya meninjau banjir Sintang. Menanggapi itu, Partai Gerindra menegaskan bahwa cuitan Fadli Zon bersifat pribadi.
