Infografis
Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri pun sempat mengambil alih sidang. Saksi Rolandi diminta untuk membaca sejenak aturan Pergub Nomor 51 tahun 2019 tersebut.
"Barangkali lupa coba diingat-ingat setelah melihat pergub 51. Kalau melihat kedudukan saksi saat itu kepala inspektorat?" ucap Majelis Hakim Zuhri.
Namun, Rolandi bersikukub mengaku lupa terkait adanya aturan tersebut.
Jaksa KPK pun kembali mengambil alih sidang dengan menanyakan hal lain kepada Rolandi. Jaksa pun mendalami pengetahuan Rolandi apakah mengetahui adanya tim yang ditunjuk dalam pengawasan maupun monitoring pelaksanaan hunian DP 0 rupiah. Tim itu dibentuk menyusul Pergub 51 tahun 2019 yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta.
"Seingat saya dibentuk tim untuk melakukan monitoring kegiatan strategis daerah (KSD). Salah satunya adalah dalam rangka DP 0 rupiah. Tim monitoring KSD ini secara rutin dan itu bahkan dimasukkan dalam kontrak kinerja untuk masing-masing KSD yang sudah diperjanjikan," jawab Rolandi.
Mendengar keterangan itu, Jaksa KPK pun kembali mencecarnya apakah Rolandi ikut dalam tim tersebut.
"Saya sendiri belum pernah mengikuti kegiatan tim monitoring," jawab Rolandi.
Kemudian, Jaksa KPK kembali mempertegas pertanyaan. Apakah pihak Inpektorat ada ditujuk dalam tim tersebut an saksi Rolandi apakah mengetahui tim tersebut siapa saja.
"Saya tak terinformasi. Nggak (siapa saja anggota tim tersebut)," imbuhnya.
Baca Juga: Jaksa KPK Tarik Nafas Sambil Tutup Mata: Jawaban Nurdin Abdullah Memberatkan Tuntutan
Dakwaan Jaksa
