Suara.com - Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menentang keras rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI membuat tim siber atau cyber army membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer. PWNU bahkan menilai tindakan tersebut dilarang dalam agama islam.
Ketua PWNU DKI Samsul Ma'arif mengatakan, citra seseorang akan dianggap bagus jika memang kinerjanya baik. Tidak perlu sampai membuat cyber army untuk menghalau pemberitaan yang buruk.
"Saya kira kalau orang baik ya yang akan menilai positif. Cyber army enggak boleh dalam agama, dilarang," ujar Samsul saat dihubungi, Senin (22/11/2021).
Samsul mengatakan, sesuai tugasnya MUI seharusnya menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar atau menjalankan yang baik dan melarang yang salah. Caranya dengan mendukung program yang memang sekiranya berguna bagi masyarakat.
"Kalau mau amar maruf, kalau kebaikan kita dukung, bahkan perlu ada komunikasi aktif dan dukungan secara moral kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Kita dukung," jelasnya.
Samsul mengaku, juga pernah ikut kepengurusan MUI Jakarta. Saat itu, ia bahkan memberikan nasehat kepada pemerintah atas segala program yang dijalankan.
"Zaman saya, justru MUI memberikan nasehat kepada pemerintah jika memang ada yang harus diluruskan, jika ada kebijakan yang menyimpang. Kalau memang hal yang baik ya kita dukung programnya," jelasnya.
Dia pun menganggap tindakan membuat cyber army hanya membuat kesan MUI sedang menjilat pemerintah dengan ikut pasang badan melawan buzzer.
"Bukan pasang badan saya. Pasang badan untuk menjadi cyber army pemerintah. Itu dianggap penjilat. MUI telah melakukan penjilatan kepada pemerintah," katanya.
TERPOPULER
