Infografis
"Jumlah orang kami pakai tarik data, karena di Pergub data dari pembayaran, jadi data komplit berapa pembayaran anggota TGUPP. Karena di Pergub di tahun 2013 tidak disebutkan berapa jumlahnya," jawab Sigit.
Mendengar jawaban Sigit, Gembong masih belum puas. Ia menganggap wewenang TGUPP Anies tidak bisa dibandingkan dengan TGUPP era sebelumnya yang tak pernah menggunakan APBD.
"Enggak mungkin kami tarik data kan gak bayar (pakai APBD) kan pake operasional. Kalau sampeyan mau tarik data pembayaran kan make dana operasional (Gubernur). Pak Sigit terlalu banyak narasi yang tidak diperlukan," kata Gembong.
Sigit pun kembali menjawab. Ia menyatakan di era Joko Widodo pun TGUPP sudah menggunakan APBD. Untuk Ketua TGUPP saja mendapatkan kedudukan dan keuangan setara peringkat 15, tunjangan kinerja daerah dan fasilitas lainnya setara eselon dua.
"Kepada wakil ketua TGUPP diberikan hak dan keuangan setara peringkat 14, tunjangan kinerja daerah setara eselon 2. Kepada anggota TGUPP diberikan kedudukan kedudukan hak keuangan setara peringkat 13 tunjangan kinerja daerah setara eselon 2," ucap Sigit.
"Jadi kalau kita bicara tentang tunjangan kinerja daerah tentu bersumber dari APBD," imbuhnya.
Mendengar perkataan Sigit, Gembong masih ngotot agar anggaran TGUPP dihapuskan seluruhnya. Ia tetap meminta agar pimpinan segera mengambil keputusan.
"Bu ketua izin, kan enggak ada Ketua, ibu ketok aja dinolin saja bu. Mumpung enggak ada Ketua. Saya minta tolong mohon udah-lah dinolin saja. Jadi anggaran 19 koma sekian miliar itu dialokasikan ke penanganan banjir," pungkas Gembong.
Baca Juga: Masih Pakai APBD, DPRD DKI Minta Anggaran TGUPP Anies Dihapus
