Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan belum melakukan penahanan terhadap bekas Direktur Utama Percetakan Negara RI, Isnu Edhi Wijaya seteah berstatus tersangka dalam kasus mega korupsi proyek KTP Elektronik, Mantan
Isnu diketahui telah diperiksa penyidik KPK pada Rabu (1/12/2021), kemarin. KPK memeriksa Isnu terkait sejumlah aliran uang proyek e-KTP. Tak hanya itu, KPK juga menelisik peran Isnu sebagai pihak konsorsium dalam pengadaan E- KTP.
"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan aliran uang dan posisi tersangka ISW (Isnu Edhi Wijaya) sebagai leader dari konsorsium dalam pengadaan e-KTP," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (2/12/2021).
Ali pun berikan alasan belum melakukan penahanan terhadap tersangka Isnu Wijaya. Dimana, KPK masih melengkapi sejumlah berkas perkara.
"Dengan menelusuri aliran dana ke beberapa pihak terkait lainnya," imbuhnya
Selain Isnu Wijaya dalam pengembangan perkara korupsi proyek E- KTP, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain. Mereka yakni, eks Anggota DPR RI Miriam S Hariyani; Pemilik PT. Cahaya Mulia Energi Konstruksi, Paulus Tannos; dan Husni Fahmi, Ketua Konsorsium PNRI sekaligus Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP.
Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001.
Mereka juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam kasus ini, total ada sembilan orang yang sudah dikirim KPK ke penjara terkait kasus korupsi e-KTP. Mereka adalah Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong ,Made Oka Masagung; eks Anggota DPR Markus Nari.
Baca Juga: KPK Diminta Audit Dana PON dan Otsus Papua
