alexametrics

Aturan Prajurit TNI Jadi Ajudan Anggota DPR, Apakah Bisa?

Rifan Aditya
Aturan Prajurit TNI Jadi Ajudan Anggota DPR, Apakah Bisa?
Aturan Prajurit TNI Jadi Ajudan Anggota DPR, Apakah Bisa? - Suasana pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10).[Suara.com/Arya Manggala]

Berikut aturan prajurit TNI jadi ajudan anggota DPR yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan.

Suara.com - Anggota Komisi I DPR termuda, Hillary Brigitta Lasut meminta ajudan pribadi dari prajurit TNI. Apakah ada aturan prajurit TNI jadi ajudan anggota DPR?

Lalu bagaimana aturan prajurit TNI jadi ajudan anggota DPR? Simak penjelasannya berikut ini

Aturan Prajurit TNI Jadi Ajudan Anggota DPR

Aturan prajurit TNI jadi ajudan anggota DPR dalam rangka pengamanan oleh tenaga profesi tertera dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 85 Tahun 2014. Aturan tersebut mengatur prajurit TNI yang diberi tugas di luar institusi baik Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Baca Juga: Heboh TNI Diminta Jadi Ajudan Anggota DPR, Jenderal Dudung Tegas Beri Komando Ini

Pada aturan Permen tersebut menyatakan prajurit TNI memiliki kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus untuk penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI. Hal ini didasarkan pada kebutuhan dan permintaan yang diajukan dari instansi pemerintah; instansi non pemerintah; dan/atau mandiri.

Selengkapnya, pada Pasal 3 Ayat 1 dijelaskan bahwa prajurit TNI yang mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus dalam penugasan atau praktik sebagaimana tertera dalam Pasal 2 meliputi tenaga profesi dalam bidang penerbangan; pelayaran; pendidik; medis; para medis; kefarmasian; dan psikolog.

Kemudian Pasal 3 Ayat 4 menyatakan tenaga profesi lainnya dengan sumpah profesi dan kode etik atas izin pembina profesi dan atau atas izin pejabat yang berwenang.

Pasal 6 Ayat 1 memperkuat hak prajurit TNI dalam penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI di antaranya: memperoleh perlindungan dan/atau bantuan hukum selama bertugas dengan standar profesi dan operasional prosedur yang berlaku; standar dalam bekerja sesuai standar; menolak bertindak di luar dengan etika, hukum, agama dan norma di masyarakat; mendapat informasi lengkap tentang profesinya; menjadi anggota perhimpunan profesi; dan hak-hak lainnya sesuai profesi yang dijalani oleh prajurit TNI.

Dijelaskan pada Pasal 6 Ayat 2 bahwa prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau praktik di luar Kemhan dan TNI mempunyai kewajiban: menjunjung hukum, kode etik tenaga profesi, norma agama dan sosial; memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; objektif dan merangkul seluruh suku, agama, ras dan golongan; dan bertugas dengan baik sesuai aturan profesi masing-masing yang diterapkan.

Baca Juga: Soal Permintaan Brigitta Lasut, Satu Batalyon TNI Bisa Bernasib jadi Ajudan Anggota DPR

Itulah pasal-pasal yang mengatur tentang aturan prajurit TNI jadi ajudan anggota DPR. Sebenarnya tidak hanya dapat menjadi ajudan anggota DPR, tapi juga bisa di instansi lainnya, sesuai Peraturan Menteri Pertahanan di atas.

Komentar