Suara.com - Pengamat kebijakan publik yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, turut menyoroti soal data rasio utang atas pendapatan negara.
Lewat sebuah cuitan yang ia unggah di akun Twitternya, Said Didu menyebut bahwa salah satu indikator yang menyebabkan utang negara menjadi ugal-ugalan adalah peningkatan jumlah utang yang sangat besar.
Ia bahkan menyebut peningkatan jumlah tersebut sudah melampaui standard normal.
"Data bicara. Salah satu indikator utang ugal-ugalan adalah peningkatan jumlah utang yg sangat besar yg sdh melampaui standar normal," ujar Said Didu dalam cuitannya dikutip Suara.com, Sabtu (11/12/2021).
Lebih lanjut, Said Didu mengatakan bahwa kondisi tersebut telah berlangsung sejak sebelum pandemi melanda. Ia menegaskan bahwa pandemi hanya mempercepat.
"Ini terjadi sebelum pandemi. Pandemi hanya mempercepat," sambungnya.
Cuitan tersebut ditulis oleh Said Didu untuk menanggapi cuitan akun Awalil Rizky mengenai rasio utang atas pendapatan negara.
Dalam cuitan tersebut dijelaskan tentang dasar peringatan BPK pada pemerintah agar berhati-hati soal utang dan rasionya terhadap pendapatan negara.
"Rasio utang atas pendapatan negara sebesar 368,99% pada tahun 2020 merupakan salah satu indikator kerentanan utang yang menjadi dasar peringatan BPK agar pemerintah berhati-hati. Karena telah melampaui rekomendasi IMF dan IDR," tulisnya.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Perlindungan Data Pribadi Jadi Atensi Serius Pemerintah
Disebutkan pula bahwa rasio tersebut terlihat akan memburuk di tahun 2021 dan 2022.
Rasio itu tampak akan memburuk pada 2021 dan 2022," lanjutnya.
Untuk diketahui, berdasarkan keterangan yang ditulis di akun Twitternya, Awalil Rizky merupakan seorang pembelajar ekonomi yang menyebut dirinya sedang berupaya memberi informasi dan edukasi (literasi).
Ia berpandangan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengetahui kondisi ekonomi negeri.
Menanggapi cuitan-cuitan tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar.
"Wkwk 2019-2020 udah ugal-ugalan ya ngakunya ngutang gara-gara pandemi. Itu buat nolong rakyat atau buat nalangin rugi Jiwasraya, Asabri dll yang total ratusan triliun? Lalu test PCR dibisnisin nggak gratis," komentar salah seorang warganet.
