Infografis
Pihak berwajib di Australia meminta agar mereka yang melaporkan dan korban untuk mau berbicara dan melaporkan situasi mereka, termasuk dugaan adanya kesepakatan dengan agen migrasi, tanpa takut akan ditindak secara hukum.
"Pemerintah secara rutin mengkalibrasi pengaturan migrasi agar bisa memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan para pendatang memiliki keterampilan yang bisa berkontribusi dan berintegrasi dengan masyarakat Australia," ujar juru bicara dari Departemen Dalam Negeri.
Juru bicara dari OMARA menambahkan mereka secara rutin bekerja sama dengan Australian Border Force "untuk memastikan pendekatan yang terkoordinasi untuk menyelidiki tindak kejahatan dan penipuan migrasi yang melibatkan agen migrasi dan penyedia bantuan imigrasi yang tidak sesuai hukum."
"Majikan tidak bisa membatalkan visa Anda, bahkan meski Anda melanggar kondisi visa yang disyaratkan, hanya Departemen Dalam Negeri yang bisa menolak atau membatalkan visa," ujar juru bicara Fair Work Ombudsman kepada ABC.
"Kita punya perjanjian dengan Departemen Dalam Negeri, yang disebut Assurance Protocols, di mana pemegang visa dengan hak kerja bisa meminta bantuan tanpa takut visa mereka dibatalkan."
Meski ada hukum dan upaya untuk menutup celah dalam sistem imigrasi di Australia, skala dan cakupan eksploitasi di Australia masih di luar jangkauan kemampuan pihak otoritas, menurut Abul.
"Saya rasa tak ada satu pun lembaga yang terlibat punya kemampuan cukup untuk menanganinya," ujarnya.
Juru bicara AFP mengatakan "warga secara umum punya peranan untuk memerangi perbudakan modern."
"Penyelundupan manusia sejak dulu sudah menjadi kejahatan yang tak dilaporkan, tapi dalam tujuh tahun terakhir ada peningkatan untuk merujuk dan menyelidikinya oleh Kepolisian Federal Australia."
Baca Juga: Ramai Dukungan untuk Sandiaga, Legislator Gerindra Bicara soal Eksploitasi Identitas Ulama
"Ini adalah masalah di masyarakat dan tergantung dari kita semua untuk bekerja sama melindungi mereka yang rentan terhadap kejahatan eksploitasi ini."
Di tahun 2019, Pemerintah Australia mengumumkan Undang-Undang Perbudakan Modern, yang tujuannya agar pemilik usaha dan bisnis mengidentifikasi dan melaporkan risiko eksploitasi, sambil terus menjaga rantai pasokan yang etis dan transparan.
Tapi persyaratan ini hanya berlaku bagi perusahaan dan pemilik usaha yang besar dengan pendapatan tahunan sedikitnya sebesar AU$100 juta, yang artinya perusahaan kecil, termasuk mereka yang melakukan sponsor migrasi ilegal, tidak harus mengikuti persyaratan yang diatur hukum.
Felicity Gerry QC, yang pernah membantu merumuskan undang-undang tersebut, mengatakan persyaratan yang ada hanya fokus pada eksploitasi di rantai pasokan tapi tidak menyelesaikan masalah eksploitasi dan perbudakan modern yang ada di Australia.
"Kebanyakan orang berpikir jika perbudakan bisa hilang dengan dihapusnya perdagangan perbudakan, tapi pada kenyataannya memang sudah ilegal untuk memiliki orang," ujarnya.
"Sebelumnya memiliki orang adalah legal. Tapi bukan berarti praktik seperti ini bisa berhenti begitu saja."
