Infografis
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan soal perekonomian Australia dan melimpahnya barang dan layanan yang dinikmati begitu saja oleh warganya.
Para pekerja yang mengalami eksploitasi mengatakan kepada ABC jika mereka merasa tidak apa-apa dengan kondisi mereka, karena kompleksnya untuk bisa mengidentifikasi dan memecahkan masalah eksploitasi.
"Banyak pekerja migran kurangnya memiliki pengetahuan soal hak di tempat kerja di Australia, juga mengalami kesulitan bahasa dan tantangan budaya," ujar juru bicara dari lembaga Fair Work.
"Antara 2019 hingga 2020, 44 persen kasus yang kami ajukan ke pengadilan memiliki kaitan dengan masalah visa."
Juru bicara Fair Work juga mengatakan jumlah tersebut turun menjadi 32 persen di tahun 2020-2021, tapi penyebabnya karena 'lockdown' yang diberlakukan di Australia."
Sekarang Australia sudah mulai dibuka kembali, sejumlah pemilik usaha dan bisnis mengatakan kepada ABC jika mereka tak memiliki banyak pekerja seperti sebelum pandemi COVID-19, bahkan beberapa dari mereka mengaku model bisnis mereka ketergantungan dengan pekerja asing, yang terbiasa kerja lembur.
"Saatnya untuk pulang," pernah diucapkan Perdana Menteri Scott Morrison kepada pemegang visa sementara di Australia dan pelajar internasional saat Australia mulai memberlakukan 'lockdown' dan ratusan ribu imigran tidak bisa datang ke Australia.
Sekarang di saat Australia harus memutar kembali roda perekonomian, praktik eksploitasi bisa kembali terjadi, bahkan dengan skala yang diperkirakan akan lebih besar dari sebelumnya.
Upaya menutup celah
Meski ada banyak laporan soal pihak otoritas yang mulai mengawasi kasus eksploitasi dan perbudakan modern, para pengamat mengatakan banyak hal yang harus dilakukan.
Baca Juga: Ramai Dukungan untuk Sandiaga, Legislator Gerindra Bicara soal Eksploitasi Identitas Ulama
"Tak ada keraguan jika pekerja migran sangatlah penting bagi Australia," kata Dr O'Brien said.
"Mereka penting untuk ekonomi kita, mereka memperkaya budaya kita, jika kita tidak memperlakukan mereka dengan adil, maka kita pun tak akan memiliki kontribusi yang baik dari mereka yang datang ke Australia."
"Jadi ini adalah masalah serius yang harus diselesaikan. Sekarang."
ABC telah berbicara dengan Australian Federal Police dan Departemen Dalam Negeri, yang menaungi lembaga Border Force dan Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA) soal tanggapan mereka terkait upaya mengawasi eksploitasi dan saran apa yang bisa diberikan kepada mereka yang menjadi korban.
"Penyulundupan manusia, perbudakan, dan praktik sejenis benar-benar terjadi di Australia," kata juru bicara Australian Federal Police.
"Kebanyakan korbannya adalah berasal dari Asia Selatan, Timur Tengah, dan baru-baru ini dari kawasan Pasifik, banyak dari mereka mengalami eksploitasi perburuhan dan kawin paksa."
