"Oleh karena itu hari ini saya keluarkan surat edaran agar para gubernur membuat peraturan kepala daerah itu sebentar saja dibuat," ungkapnya.
"Isinya diantaranya adalah agar di ruang ruang publik menerapkan aplikasi PeduliLindungi dan kemudian menegakkannya, berikut memberikan sanksi administrasi. Salah satu sanksi administrasi adalah pencabutan izin usaha untuk jangka waktu tertentu," sambung Tito.
Tito berharap upaya ini bisa mendorong penggunaan aplikasi PeduliLindungi bisa semakin masif sebelum pandemi Covid-19 selesai. Dengan begitu, nantinya ia akan menaikan dari peraturan kepala daerah menjadi peraturan daerah setelah masa liburan Nataru usai.
"Sehingga bisa memberikan sanksi denda bagi tempat-tempat usaha, restoran, mall dan lain-lain yang tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi."
TERPOPULER
