Suara.com - Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri menyatakan, Partai Golkar dan Partai Demokrat harus berani untuk tampil menggalang kekuatan nasionalis-religius. Mengingat kedua partai tersebut pernah memenangkan pemilu pada periode beberapa waktu sebelumnya.
Dorongan kepada Golkar dan Demokrat tersebut tidak terlepas dari harapan Salim akan hadirnya tiga poros koalisi dalam Pilpres 2024. Dengan demikian, dia berharap ke depan tidak boleh lagi ada dikotomi.
"PKS sudah mempelopori silaturahmi kebangsaan lintas parpol dan elemen bangsa lainnya. Tinggal diteruskan proses komunikasinya agar lebih matang demi terwujudnya platform bersama menuju 2024," kata Salim dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021).
Selain itu, Salim juga berharap dengan kehadiran tiga poros dapat memberikan pilihan calon presiden dan calon wakil presiden lebih banyak, tidak sekadar dua kandidat.
Meski begitu, ia menolak pandangan yang menyebut kandidat pilpres lebih dari dua akan menyita energi dan anggaran negara.
"Untuk pembangunan infrastruktur fisik saja sudah dikeluarkan anggaran besar, mengapa upaya membangun infrastruktur sosial-politik demokrasi tidak disiapkan," kata Salim
PKS Ingin Poros Ketiga
Salim mengharapkan terbentuknya tiga poros koalisi pada Pilpres 2024. Tujuannya untuk meghentikan politik tidak sehat serta pembelahan ekstrim yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.
Tujuan lain, yakni untuk mengakomodir dan memberikan banyak pilihan calon pemimpin bangsa.
Baca Juga: Tahun 2021 Tutup Buku, Legislator PKS Soroti Janji-janji Jokowi Saat Kampanye
"Kami meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin yang kredibilitas, integritas, dan akseptabilitasnya memadai untuk memimpin Indonesia ke depan," kata Salim.
Namun Salim menyadari bahwa keinginan membentuk tiga poros bukan semudah membalikak telapak tangan. Perlu adanya revisi aturan untuk membuka kemungkinan tiga poros.
Salah satu yang menjadi problem saat ini, lanjut Salaim adalah banyak hambatan untuk membuka pintu kepemimpinan nasional, semisal penerapan ambang batas presiden atau Presidential Treshold (PT) yang terlalu tinggi, yakni 20 persen.
Dampak dari penerapan PT yang tinggi itu ialah menyempitnya ruang untuk membuka banyak poros dalam mengusung calon presiden. Ujungnya, hanya terbentuk dua poros yang justru meningkatkan polarisasi.
"Karena itu, upaya paling efektif untuk menghentikan pembelahan politik ekstrim tersebut adalah dengan menurunkan angka PT menjadi lebih proporsional, yakni 4 persen sesuai parliamentary treshold. Sehingga dapat terbentuk minimal 3 poros pasangan calon dalam Pilpres 2024 mendatang," kata Salim.
Salim berujar bahwa komunikasi dan silaturahim politik harus terus dibangun, apalagi ditujukan bagi perbaikan bangsa dan negara ke depan.
Ia sendiri menyambut baik gagasan partai menengah, seperti yang disampaikan PKB, PPP dan PAN untuk mulai membicarakan platform bersama menuju 2024.
