facebook

Kasus Korupsi Dana PEN 2021, KPK Sita Dokumen Dan Alat Elektronik

Bangun Santoso | Welly Hidayat
Kasus Korupsi Dana PEN 2021, KPK Sita Dokumen Dan Alat Elektronik
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri [ANTARA/HO-Humas KPK]

Dalam kasus ini, KPK telah menggeledah tiga lokasi di Jakarta dan Sulawesi Tenggara

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen hingga alat elektronik dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah dan janji terkait pinjaman dana pemulihan Ekonomi Nasional (PEN Daerah) Tahun 2021.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut tim penyidik beberapa waktu lalu telah menggeledah sejumlah tempat di Jakarta, Kendari dan Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Hal itu untuk mengumpulkan berbagai barang bukti dalam melengkapi berkas perkara penyidikan.

"Tiga tempat yang dilakukan penggeledahan adalah rumah kediaman dari pihak-pihak yang diduga kuat terkait dengan perkara ini," ucap Ali dikonfirmasi, Jumat (31/12/2021).

"Adapun bukti yang ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen dan alat elektronik yang punya keterkaitan kuat dengan perkara,"Ali menambahkan

Baca Juga: KPK Kembali Tetapkan Eks Pejabat Pajak Di Kasus Pencucian Uang

Untuk barang bukti hasil geledah tersebut, kata Ali, nantinya akan terlebih dahulu untuk ditelaah dan dianalisa.

"Kemudian disita dan nantinya dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi," imbuhnya.

Perkara dugaan korupsi PEN Daerah tahun 2021 diketahui berdasarkan pengembangan kasus korupsi dana hibah BNPB di Kabupaten Kolaka Timur. Dalam perkara ini, KPK sudah menjerat Bupati Koltim nonaktif Andy Merya Nur sebagai tersangka.

Meski begitu, Ali belum dapat menyampaikan siapa saja pihak-pihak yang akan ditetapkan tersangka oleh lembaga antirasuah.

"Mengenai uraian lengkap perkara, siapa saja pihak-pihak siapa yang nantinya akan diumumkan sebagai tersangka," katanya.

Baca Juga: Aliza Gunado Dianggap 'Menutupi-nutupi' dalam Persidangan Azis Syamsuddin, Begini Kata KPK

Sebelumnya, KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencekal dan mencegah eks Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), M. Ardian Noervianto ke luar negeri. Larangan tersebut berlaku selama enam bulan.

"Yang jelas kemarin itu ada pencegahan terkait dengan Dirjen yang sudah diberhentikan oleh Kemendagri itu kan. Sudah kami cegah," ucap Alex di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/12/2021).

Namun Alex belum merinci alasan terkait kasus apa Ardian sampai dicegah ke luar negeri untuk sementara waktu.

"Kenapa kami cegah, tentu pasti jika penyelidik atau penyidik berkepentingan dengan informasi yang bersangkutan. Supaya kalau dipanggil yang bersangkutan tetap berada di Indonesia," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ardian Noervianto dicegah ke luar negeri oleh KPK diduga adanya keterlibatan dengan dugaan korupsi pemberian hadiah dan janji terkait pinjaman dana pemulihan Ekonomi Nasional (PEN Daerah) Tahun 2021 yang tengah diusut lembaga antirasuah.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar