Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta nasib peneliti LBM Eijkman tetap diperhatikan. Ini menyusul lembaga itu sudah dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dasco mengingatkan agar pemerintah melalui BRIN tidak melupakan hak-hak peneliti.
"Yang pertlu diperhatikan adalah hak-hak dari pegawai serta peneliti. Jangan dilupakan hak-haknya dalam hal peleburan ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/1/2022).
Dasco mengatakan pimpinan DPR akan meminta Komisi VIII untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan peleburan Eijkman dengan BRIN.
Sementara itu terkait adanya peleburan, Dasco berharap proses penelitian ke depan oleh Eijkman dapat lebih berjalan lancar efektif.
"Semoga proses penelitian-penelitian bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan efektif tentunya dengan adanya proses peleburan ini," ujar Dasco.
Nasib Peneliti
Sebelumnya Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME) periode 2014-2021 Amin Soebandrio mengungkapkan nasib ratusan peneliti lembaga tersebut setelah adanya peleburan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN).
Untuk peneliti yang direkrut dengan sistem kerja kontrak, terpaksa tidak bisa melanjutkan tugasnya lantaran adanya peleburan tersebut.
Amin menyebut, setidaknya terdapat tiga kelompok pegawai yang ada di Lembaga Eijkman.
Pertama, kelompok periset yang sudah ASN. Dengan adanya peleburan tersebut otomatis mereka akan diangkat menjadi pegawai BRIN. Namun, ia belum mengetahui di mana mereka akan ditempatkan.
"Walaupun belum ditetapkan akan ditempatkan di mana statusnya sebagai apa, harusnya pasti jadi fungsional peneliti," kata Amin dalam sebuah diskusi virtual, Senin (3/1/2022).
Lalu, kelompok kedua yakni, peneliti yang non-ASN namun sudah memiliki gelar S3. Menurut opsi yang diberikan oleh BRIN, mereka bisa mengikuti penerimaan ASN baik melalui jalur PPPK ataupun ASN tergantung usianya.
Sementara, bagi peneliti dengan status kontrak dan belum memegang gelar S3, menurut Amin yang harus diberhentikan.
Pasalnya, menurut aturan BRIN tidak boleh lagi ada sistem pembayaran peneliti berdasarkan kontrak atau dengan kata lain honorer.
TERPOPULER
