Suara.com - Sebanyak 101 kepala daerah akan habis masa jabatan mereka pada 2022.
Tahun berikutnya, 170 kepala daerah akan berakhir masa jabatan mereka.
Kekosongan jabatan tersebut akan diisi oleh penjabat yang diatur Kementerian Dalam Negeri.
"Terkait dengan PJ untuk provinsi tentu saja itu melalui tim penilai akhir yang juga dipimpin oleh Presiden sehingga dengan melihat tantangan pasca pandemi yang sangat berat dengan varian delta, dan sekarang kita masuk varian baru omicron tentu saja pak presiden juga akan mencari sosok-sosok yang kebijakannya nanti senapas dengan pemerintah pusat di dalam skala prioritas mengatasi pandemi demi berbagai varian itu," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sabtu (8/1/2022).
PDI Perjuangan, kata Hasto, berharap sosok penjabat kepala daerah bisa membangun masyarakat dan mampu menjaga kondusivitas menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024.
"Diharapkan sebagai kriteria utama dari PJ untuk membangun kondusivitas menjelang pemilu pilkada untuk melanjutkan agar pemerintahan tetap efektif dengan program-program kerakyatan selama pilkada," katanya.
Untuk PJ khusus kepala daerah kabupaten dan kota, kata Hasto, dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Nah untuk menentukan siapa PJ ditingkat kabupaten kota ini kan melalui usulan dari gubernur, sehingga ada mekanisme berdasarkan UU ada fit and proper, mengingat PJ mengemban tugas sebagai penjabat kepala daerah dengan kewenangan yang sama dengan kepala daerah," katanya.
Hasto yakin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan transparan dalam penetapan PJ.
"Kami percaya kepada Pak Tito Karnavian menteri dalam negeri bahwa beliau mengedepankan transparansi itu, ketika Pilkada Serentak dilaksanakan 2020 itu juga membuktikan bagiamana mereka yang menjadi penjabat sementara memastikan pemilukada dijalankan secara demokratis. Ini rekam jejak yang positif terhadap kepemimpinan bapak Mendagri," katanya.
TERPOPULER
