Infografis
Suara.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan pandangan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal pemilihan presiden diundur menyesesatkan. Pasalnya Bahlil beberapa waktu lalu mengklaim pelaku usaha lebih ingin Pemilu 2024 dimundurkan.
"Sekali lagi pandangan ini sangat menyesatkan," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Syarief mengatakan pandangan Bahlil justru menunjukkan bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak paham tentang konstitusi.
"Jadi saya mengimbau kita semua itu taat konstitusi. Kita sebagai warga negara yang baik harus betul-betul loyal dan taat terhadap konstitusi. Kalau ada yang berpandangan di luar konstitusi berarti dia adalah merusak demokrasi," tutur Syarief.
Sementara itu terkait pernyataan Bahlil, Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Anwar Hafid menilai bahwa pernyataan Bahlil agak rancu.
Sebab, lanjut Anwar Pemilu secara esensial merupakan sirkulasi elite secara reguler di atas asas kepastian. Karena itu proses pergantian kepemimpinan lewat Pemilu memang heus dilakukan.
"Alangkah anehnya jika proses reguler tersebut di ubah hanya karena dasar pendapat orang per orang," ujar Anwar.
Diketahui dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Bahlil setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana presiden tiga periode tidak untuk didengungkak terus-menerus.
Namun yang menarik perhatian Bahlil justru hasil survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027. Di mana hasil survei menyebut sebanyak 4,5 persen sangat setuju; 31,0 persen setuju; 32,9 persen kurang setuju; 25,1 persen tidak setuju sama sekali; dan 6,6 persen tidak tahu agau tidak menjawab.
Baca Juga: Menteri BKPM Sebut Pengusaha Mau Pilpres Diundur, Mahfud MD: Tinggal Tunggu Keputusan KPU
Bahlil kemudian menyampaikan hasil diskusinya bersama dengan pelaku dunia usaha yang justru berharap ada pertimbangan bahwa pemilihan presiden dapat diundur.
