REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah sudah mengumumkan calon ibu kota negara baru di Kalimantan Timur bernama Nusantara, menyisihkan 79 usulan nama lainnya.
Dengan satire, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Susilo Bambang Yudhoyono, Roy Suryo, mengatakan masyarakat Indonesia banyak yang terlena dengan nama calon ibu kota negara.
Sedangkan dia justru penasaran dengan siapa calon kepala pemerintahan ibu kota negara itu nanti.
"Masyarakat banyak yang (dibuat) "terbuai" kata Nusantara sebagai nama calon IKN. Kalau saya lebih fokus pada "siapa" yang akan ditunjuk kepala pemerintahannya. Kemarin santer disebut-sebut lagi si mantan napi? Tidak adakah orang lain di 274 juta rakyat? Akankah Kominfo meralat (lagi)? Ambyar."
Siapa calon kepala badan otorita ibu kota baru belum diumumkan pemerintah.
Roy Suryo menyinggung nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meskipun tak menyebut namanya. Dia hanya mengunggah screen capture dua judul berita.
Salah satu judul berita media online menulis: Ada Nama Ahok di Calon Pemimpin Nusantara Ibu Kota Negara Baru RI. Satu judul lagi diambil dari situs Kominfo: [Disinformasi] Presiden Jokowi akan Tunjuk Ahok pimpin Ibu Kota Negara Baru.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan "badan otorita ini setingkat menteri dan saya kira segera ada UU-nya. Nanti Presiden dengan menyiapkan siapa menteri di badan otorita. Sedang difinalisasi."
Di antara nama-nama kandidat dalam daftar Presiden Joko Widodo, memang ada nama Ahok.
Sejumlah nama lainnya, antara lain mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana, mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Azwar Anas.
Luhut Binsar Pandjaitan berkata yang nanti mengumumkan nama kepala badan otorita IKN yaitu Jokowi.
"Nanti akan diumumkan. Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu begitu," katanya.
Ada tiga klaster di ibu kota baru nanti, yakni klaster pemerintah, klaster perumahan, dan perkantoran serta klaster infrastruktur/fasilitas publik dan ICT. Di klaster pemerintah, pendanaan, kepemilikan tanah dan aset menjadi kewenangan pemerintah Indonesia.
Sementara di klaster perumahan dan perkantoran serta klaster infrastruktur/fasilitas publik dan ICT, pendanaannya dapat dikerjasamakan dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.
Dalam hal ini, pemerintah dapat menjual/memberikan konsesi lahan kepada swasta sehingga pengelolaan aset dapat dilakukan swasta. Luhut menjelaskan bangunan pemerintah akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN.
TERPOPULER
