Infografis
"Setiap hari mereka diberi makan dua hari sekali, selama bekerja mereka tidak pernah menerima gaji," kata Anis.
"Pada prinsipnya itu sangatlah keji, baru tahu ada kepala daerah yang mestinya melindungi warganya tetapi justru menggunakan kekuasaannya untuk secara sewenang-wenang melakukan kejahatan yang melanggar prinsip HAM, anti penyiksaan, anti perdagangan orang dan lain-lain," katanya.
Menurut anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman kasus itu "urusannya serius sekali."
"Kita prihatin hal seperti itu terjadi, seperti kayak zaman kolonial Belanda, ada tuan-budak. Atau bahkan kayak sebelum Belanda, yang punya kewenangan jadi merasa punya kewenangan untuk menahan dan memenjarakan orang," kata Habiburokhman.
"Saya pikir yang di Langkat itu urusannya serius sekali ya. Itu pidana yang cukup berat ya, Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan."
Dia mendesak polisi untuk menindak tegas setiap orang yang terlibat.
"Siapapun pelakunya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang membantu melakukan, yang ikut bersama-sama wajib untuk dihukum dan dimintai pertanggungjawaban. Ancaman hukumannya 8-9 tahun," ujar Habiburokhman.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasional Demokrat Taufik Basari menegaskan "tidak dibenarkan siapapun, termasuk bupati atau pejabat pemerintahan, menaruh seseorang dalam sebuah tempat seperti kerangkeng atau sel penjara, dengan merampas kemerdekaan orang lain dan memperlakukannya secara tidak manusiawi."
Perampasan kemerdekaan dengan menempatkan seseorang ke dalam tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan hanya dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam rangka penegakan hukum yang sesuai aturan perundang-undangan serta harus dilaksanakan dengan standar HAM.
Baca Juga: 7 Satwa Liar Dilindungi Ditemukan di Rumah Bupati Langkat, Ada Orangutan dan Monyet Hitam
Taufik menyebut ada dua penjelasan yang berbeda mengenai temuan sel di rumah bupati Langkat. Migrant Care menyebut dugaan perbudakan modern yang diperuntukkan untuk pekerja di perkebunan sawit milik bupati Langkat. Sedangkan Polda Sumatera Utara menyebut tempat rehabilitasi pengguna narkotika yang tak berizin dan telah berlangsung selama 10 tahun.
