Infografis
Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan penjelasan Presiden Jokowi atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (16/2/2022). Dalam rapat tersebut, Yasonna menjelaskan beberapa poin penambahan dan penguatan dalam rancangan Hukum Acara Perdata.
Kata Yasonna, sebagai penyempurnaan terdapat norma penguatan dalam RUU Hukum Acara Perdata.
"Yaitu antara lain pihak-pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan, jangka waktu pengiriman permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi, kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke PN," ujar Yasonna saat membacakan penjelasan Presiden atas RUU tentang Hukum Acara Perdata di DPR dalam keterangannya, Rabu (16/2/2022).
Selanjutnya kata Yasonna, kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke para pihak, syarat kondisi ketika MA ingin mendengar sendiri para pihak atau para saksi dalam pemeriksaan kasasi, penguatan batas waktu pengiriman berkas perkara PK ke MA, reformulasi pemeriksaan perkara dengan acara singkat, pemeriksaan perkara dengan acara cepat dan reformulasi jenis putusan.
"Penambahan norma yang muncul atas adanya kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, antara lain pemanfaatan teknologi dan informasi dan pemeriksaan perkara dengan acara cepat," papar dia.
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan, pemanfaatan teknologi informasi pada saat pemanggilan pihak yang berperkara dapat dilakukan secara elektronik juga pengumuman penetapan.
Pemanfaatan teknologi dan infomasi ini kata Yasonna dapat mempersingkat waktu, mempermudah akses, dan data pemanggilan pihak yang berperkara secara otomatis dapat tersimpan dalam sistem informasi.
"Ini menjadikan proses pemanggilan lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada perluasan alat bukti yang mengacu pada UU ITE yang telah mengatur keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah," ucap Yasonna.
Kemudian terkait pemeriksaan perkara dengan acara cepat, kata Yasonna, sangat penting karena kemudahan berusaha (ease of doing business) bukan hanya dipengaruhi regulasi dan perizinan, tetapi juga waktu tunggu yang dihabiskan dalam menyelesaian perkara di pengadilan.
Oleh karena itu, Yasonna mengatakan dalam RUU Hukum Acara Perdata diatur mengenai pemeriksaan perkara dengan acara cepat.
