Suara.com - Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin (21/2) mengakui pembentukan dua negara di wilayah separatis Ukraina timur. Apa latar belakang konflik di Ukraina yang kini meluas menjadi eskalasi Barat-Rusia?
Februari 2014, presiden Ukraina pro Moskow Viktor Janukovich digulingkan dari kekuasaan oleh protes massal di ibukota Kiev.
Sebelumnya, Janukovich menolak menandatangani perjanjian asosiasi Ukraina dan Uni Eropa atas tekanan Rusia.
Penolakan itu membangkitkan kemarahan banyak warga yang sudah bergembira akan masuk Uni Eropa.
Apalagi banyak tuduhan tentang korupsi para pejabat pemerintahan, termasuk Viktor Janukovich, yang akhirnya melarikan diri ke Rusia.
Rusia kemudian membalas dengan mengirim pasukan ke Semenanjung Crimea. Setelah menguasai Crimea, Rusia mengobarkan pemberontakan separatis di kawasan Ukraina Timur yang sebagian besar warganya berbahasa Rusia, yang dikenal sebagai wilayah Donbas, dengan mengirim persenjataan kepada kubu separatis.
Pada April 2014, pemberontak yang didukung Rusia merebut gedung-gedung pemerintah di wilayah Donetsk dan Luhansk, lalu memproklamirkan pembentukan dua republik baru.
Bulan berikutnya, kedua wilayah separatis itu mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari Rusia.
Tapi Moskow belum menanggapi permohonan itu secara resmi. Rusia terutama ingin mencegah Ukraina menjadi anggota NATO, seperti negara-negara Eropa Timur lainnya.
Baca Juga: Pernyataan Perang Putin Terhadap Ukraina
Moskow juga membantah mengirim pasukan dan senjata ke Ukraina timur, dengan mengatakan bahwa warga Rusia yang bertempur di Ukraina timur adalah relawan, bukan anggota militernya.
Perjanjian gencatan senjata untuk Donbas yang gagal
Di tengah pertempuran sengit yang melibatkan tank, artileri berat dan pesawat tempur, pesawat penumpang Malaysia Airlines yang berangkat dari Belanda ditembak jatuh di Ukraina timur pada 17 Juli 2014, menewaskan semua 298 orang di dalamnya.
Penyelidikan internasional menyimpulkan bahwa jet penumpang itu ditembak jatuh dengan rudal yang dipasok Rusia dari wilayah yang dikuasai pemberontak di Ukraina timur.
Setelah pasukan Ukraina terdesak kubu separatis, delegasi pemerintah Ukraina, wakil-wakil separatis dan wakil dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa OSCE melakukan perundingan dan akhirnya menandatangani kesepakatan gencatan senjata di ibukota Belarusia, Minsk.
Perjanjian itu antara lain menyebut, gencatan senjata akan diawasi oleh OSCE. Semua pasukan asing harus mundur dari wilayah konflik, pertukaran tahanan dan sandera , mundurnya semua pejuang asing dari wilayah Ukraina, amnesti bagi kaum pemberontak dan janji bahwa daerah-daerah separatis akan memiliki status otonomi.
