Suara.com - Pengamat politik dafi Universitas Al-azhar, Ujang Komarudin, menilai sikap PDIP yang menyatakan akan tetap taat pada konstitusi dan menolak usulan agar Pemilu 2024 diundur, perlu diapresiasi. Menurutnya sikap tersebut bisa meningkatkan elektabilitas PDIP.
"Semoga PDIP konsisten hingga akhir dalam penolakan penundaan Pemilu tersebut. Dan itu harus kita apresiasi," kata Ujang saat dihubungi, Senin (28/2/2022).
Ujang memandang, sikap tegas PDIP yang menyatakan menolak terhadap usulan Pemilu 2024 itu justru akan menguntungkan PDIP. Sebab, PDIP dinilai akan mengalami kenaikan elektabilitas.
"Sikap yang jelas dan bagus dari PDIP. Dan itu akan meningkatkan elektabilitas PDIP. Itu menggambarkan bahwa PDIP menjadi partai pertama koalisi Jokowi yang menentang keinginan kelompok yang ingin menghancurkan demokrasi dengan cara menunda Pemilu," tuturnya.
Kata Ujang, sikap PDIP tersebut akan berpengaruh besar. Menurutnya, PDIP telah konsisten terhadap garis partainya yakni taat pada konstitusi.
"Sikap PDIP itu juga menggambarkan bahwa PDIP konsisten dengan garis partainya yang menjaga dan mengawal konstitusi agar demokrasi dan terjaga, tidak digembosi, apalagi dihancurkan oleh para kaum oligarki," katanya.
"Akan berlengaruh besar, karena PDIP menolak, Muhammadiyah juga turut menolak, saya pun sudah sejak lama menyuarakan menolak sebagai akademisi, dan rakyat pun akan menolak ramai-ramai," sambungnya.
Untuk diketahui, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai membantu mengatasi dampak pandemi covid lebih penting daripada berkhayal menunda Pemilu 2024. Menurutnya, PDIP akan taat pada konstitusi serta tidak ingin menghianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.
"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto kepada wartawan, Senin (28/2/2022).
Ia mengatakan, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia.
Belum lagi, kata Hasto, pemerintah dan DPR sudah menyatakan sepakat akan menyelenggarakan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.
"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," tuturnya.
